Total 46 Satpam DPRDSU Bodong,Langgar Peraturan Kapolri Perkap No.24 Thn 2007 Dan Perkap No.24 Thn 2010.

  • Bagikan

Kasubbid Kepala Satpam Polda Sumatera Utara, Imam “Kami belum pernah menerima surat rekomendasi dari pihak Humas DPRD Sumut tentang pelatihan para Satpam DPRDSU”.

Pelecehan Wartawan oleh Satpam Universitas Sumatera Utara.

IMG_20150521_204644

Pelecehan Wartawan/Jurnalis Oleh Satpam DPRD Sumut.
Pelecehan Wartawan/Jurnalis Oleh Satpam DPRD Sumut.

frekuensimedia.com – Mengacu kian maraknya BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang kian tumbuh dan menjamur sesuai permintaan masyarakat,baik instansi pemerintahan maupun swasta.Membaca peluang tersebut dan tingginya permintaan pasar maka satu peluang usaha yang cukup bagus prospeknya kedepan.Namun permintaan pasar tidak disertai dengan kwalitas Satpam itu sendiri,baik hal displin,tata krama,moral ,etika dan terlebih lagi kerja sama yang terus menerus dengan pihak kepolisian yang notabene adalah bapak Satpam itu sendiri.

Banyaknya kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Satpam dan diperparah lagi sampai melakukan penganiayaan berat terhadap kuli tinta (Jurnalis/Wartawan.red).Pada kenyataan nya belum ada tindakan positif dari aparat penegak hukum sebagai bagian dari penegak keamanan sipil tertinggi,Toh juga si Kuli Tinta tadi harus membuat laporan secara pidana.Sementara si Kuli Tinta tadi bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers No.40 thn 1999  lalu lecehkan/dianiaya,hanya sebatas laporan pidana yang didapat.

Sudah saatnya Polri melakukan Revolusi Mental seperti jargon presiden Republik Indonesia IR.Joko Widodo,guna menyikapi bawahanya dan serta bagian – bagian yang terhubung dengan kepolisian contoh kasus Satpam.Bila memang tidak terdaftar tangkap dan penjarakan karena sama saja dengan pereman,perusahan (pihak ketiga) sebagai penyalur juga dipidanakan,karena membangun suatu system bergerak dibidang keamanan tanpa menaati rambu – rambu yang ditetapkan.

Negara ini adalah negara hukum, dan semua diatur dengan Undang-Undang, begitu juga dengan para wartawan, mereka bekerja dilindungi oleh Undang-Undang, dimana Undang-Undang Pers No.40 thn 1999, jelas berbunyi, ‘Setiap orang yang secara Hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas Jurnalistik dikenakan Pidana Penjara paling lama 2(dua) tahun atau Denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah).’

Tanggapan Kasubbid rumah tangga, Hasyim, dijumpai diruangannya, mengatakan, “Semua operasional Satpam diatur oleh kepala rumah tangga, dan memang benar peraturan ini dikeluarkan oleh Ketua (Ketua DPRDSU). Semua satpam DPRDSU berjumlah 46 orang, dan semua itu dibawah Sekwan, dengan penggajian yang dikeluarkan oleh Bendahara DPRDSU,” ujarnya. “Tentang sertifikat bela diri maupun rekomendasi dari instansi sebelumnya, mereka semua tidak punya, tapi kami sekarang dalam kerja sama dengan Poldasu untuk pelatihan satpam DPRDSU ini, dalam meningkatkan mutu daripada Satpam itu sendiri,” jelasnya.

Dalam ruang terpisah, Bendahara DPRDSU, Alinafiah membenarkan tentang penggajian Satpam melalui dirinya selaku bendahara DPRDSU, “Iya, benar melalui saya (bendahara), dikeluarkan gaji para Satpam tersebut,” ujarnya.

Dir Binmas Polda Sumatera Utara, saat hendak dikonfirmasi beliau sedang rapat, dan diarahkan ke Wadir Binmas Polda Sumatera Utara, A.Nainggolan. Sebelum sesi wawancara dengan wartawan, Wadir Binmas Poldasu memanggil bawahannya, Kasubbid Kepala Satpam Polda Sumatera Utara, Imam, karena diketahui wartawan bertanya seputar Satpam. Kemudian Imam yang dijuluki ‘Bapak’ Satpam, mengatakan kepada wartawan, “Kami belum pernah menerima surat rekomendasi dari pihak Humas DPRD Sumut tentang pelatihan para satpam gedung DPRDSU guna pengeluaran sertifikat uji kelayakkan dari Poldasu agar adanya identitas Satpam DPRDSU,dengan tanda adanya KTA satpam,agar Satpam – Satpam yang ada di wilayah Sumatera Utara jelas, tidak gadungan atau bodong, jelas Imam.

“Dengan adanya persoalan ini, kami dari pihak Polda Sumatera Utara, mengharapkan kepada adik-adik wartawan agar membantu kami dalam penataan para Satpam yang diluar pantauan kami, bila ada lagi satpam-satpam yang belum terdata oleh kami, agar, para Satpam ini tidak arogan dan anarkis dalam menjalankan tugas pengamanannya, supaya kami melatih dan mendidik para Satpam tersebut,” ujarnya.

“Satuan Pengaman ini mempunyai Undang-Undang tersendiri.Para satpam diatur dan dikelola oleh pihak ketiga, dan manajemen satpan ini diatur oleh, Perkap (Peraturan Kapolri) No.23 Thn 2007 Tentang system keamanan lingkungan (Pam Swakarsa), Perkap No.24 Thn 2007, Tentang System Manajemen Pengamanan, serta Perkap No.24 Thn 2010, Tentang BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan), jelas anak-anak kami para satpam ada Undang-Undangnya yaitu Perkap tersebut, dengan tanda seragam satpam di simbol sebelah kanan, berlambang Poldasu dan di simbol sebelah kirinya, harusnya berlambang dari pihak ketiga sebagai pengelola,” paparnya.

Wadir dalam mendengar hasil keterangan, Kasubbid Kepala Satpam Polda Sumatera Utara, Imam, mengimbuhkan, “Kalau begitu semua satpam DPRD Sumut tidak jelas, liar alias bodong,” selanya.

Dalam APBD, jelas kita tahu adanya Dana Sosialisasi Perekrutan para Satpam DPRD Sumut, begitu juga Dana Sertifikat, dilihat dari APBD 2015 sangat besar aliran dananya, namun kemana semua dana tersebut?, sementara 46 Satpam DPRDSU Bodong dan jelas-jelas melanggar Peraturan Kapolri.

Wartawan hendak mengkonfirmasi, Sekwan, Randiman Tarigan, namun beliau tidak berada ditempat, begitu juga dengan Ketua DPRD Sumut, Ajibsyah yang tidak dapat ditemui berhubung beliau sedang rapat. Kemudian wartawan mengkonfirmasi, Ruben Tarigan, selaku Wakil Ketua DPRD Sumut mewakili dari Fraksi PDI-Perjuangan. Ruben mengatakan kepada wartawan diruang kerjanya, “Oh, saya tidak tahu mengenai Satpam yang tidak terdaftar di Polda Sumatera Utara, kami ada memanggil Sekwan, dalam Rapim agar ruang wartawan dibenahi, diberi fasilitas komputer beserta wifinya, makanan dan minuman agar kerja wartawan nyaman,” jelas Ruben.(Kontra 01)

  • Bagikan