Tidak Ada Aturan Usulan Hak Interpelasi Dimusyawarahkan Pimpinan

  • Bagikan
Bahrumhsyah

Tidak ada aturan yang menyatakan hak interpelasi yang diusulkan Anggota DPRD harus dimusyawarahkan oleh para pimpinan baru kemudian dibahas di Badan Musyawarah (Banmus) untuk dijadwalkan.

“Tidak ada aturan itu. Pimpinan dewan cukup melihat kelengkapan persyaratan pengajuan hak interpelasi itu, kemudian membawanya ke Banmus untuk dijadwalkan,” ujar Ketua Komisi II DPRD Medan HT Bahrumsyah SH kepada pers Senin (22/7) menanggapi komentar pimpinan DPRD Medan terkait usulan hak interpelasi. Pengajuan hak interpelasi itu terkait proses pembatalan 12 ribu warga Medan menjadi peserta baru Program Bantuan Iuran Badan Penyelanggaran Jaminan Sosial (PBI BPJS) Kesehatan

Hal interpelasi itu disampaikan anggota dewan untuk meminta jawaban wali kota terkait masalah tertentu. Tidak ada alasan siapapun menghalangi penjadwalannya. Kalau tidak mau hak interpelasi itu digulirkan, pimpinan dapat membawanya dalam Banmus, kemudian dijadwalkan paripurna.

Jadi, seharusnya tidak usah takut untuk menjadwalkannya. Karena tidak ada masalah dengan penjadwalan, sebut Ketua F-PAN DPRD Medan itu lagi. Lagipula, tidak ada hak pimpinan untuk menolak ajuan hak interpelasi ini selama syaratnya mencukupi, ujarnya.

Pengajuan sudah disampaikan berikut dengan dukungan dari minimal 7 anggota dewan. Surat itu sudah masuk ke pimpinan, namun tidak diteruskan dan tidak dibahas dalam Badan Musyawarah (Banmus), ujarnya lagi.  Ketua Komisi II DPRD saat ditanya kelanjutan rencana interpelasi terhadap Wali Kota Medan, beberapa waktu lalu.(fm)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

49 − = 40