Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Medan Dalam Rangka Dirgahayu Indonesia Ke 74 Dan Mendengarkan Pidato Kenegaraan.

  • Bagikan
Belawan, Dandim 0201 / BS Kota Medan, Dan Yon Marhanlan I Belawan, Ketua PN Medan, Kajari Medan, Seluruh SKPD Kota Medan. (ekslusif)
Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kota Medan dalam rangka Dirgahayu Indonesia ke 74 tahun mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan Sidang Bersama DPD RI/DPR RI dengan thema Pandangan Nasional Dalam Berbangsa bertempat di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Medan , jalan Kapten Maulana Lubis 16/07/2019.

Frekuensi Media – Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kota Medan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan Henri Jhon Hutagalung SE., SH., MH bersama Wali Kota Medan Drs. H. T  Dzulmi Eldin dan Wakil Walikota Medan Ir. Akhyar Nasution dan  beserta jajaran pemerintahan Kota Medan beserta TNI, Polri, Kejaksaan dan elemen masyarakat lainnya, bertempat di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Medan jalan Kapten Maulana Lubis 16/07/2019.

Rapat Pripurna Istimewa diselenggarakan dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia yang ke 74 Tahun, serta mendengarkan pidato kenegaraan dan laporan Nota Keuangan 2020 oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dalam Sidang Bersama DPD RI/DPR RI.

Beberapa isu yang diangkat dalam pidato kenegaraan Presiden adalah pertumbuhan ideologi radikalis, Pancasila, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia. Penekanan terkait berbagai isu dalam berbangsa di negara ini disampaikan dalam Sidang Bersama DPD/DPR RI.

Pembahasan mengenai pertumbuhan radikalisme menjadi menu utama diantara isu lainnya, adapun isu pertumbuhan radikalis sudah masuk pada tahap serius untuk disikapi karena cukup berpotensi untuk menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat kini disungguhkan oleh paham radikal yang dapat mengoyak alas bangsa ini yaitu Bihneka Tunggal Ika, bila hal ini terus dibiarkan maka akan mereduksi negara ini, tegas Presiden.

Indonesia itu bukan hanya Jakarta tapi dari Sabang sampai Merauke dan dari pulau Miangas sampai Pulau Rote, maka dari pada itu kita harus bersama membangun negara ini dengan Indonesia sentris, untuk itu dalam pembangunan harus mengedepankan ketulusan dan nurani dan berpedoman dengan nilai- nilai Pancasila. Jangan ada lagi upaya-upaya yang berusaha merong-rong Pancasila, ingat Pancasila sudah final, tegas Presiden Indonesia Joko Widodo.

Jika kita sepakat dengan satu visi Indonesia Maju maka saya yakin kita dapat melakukan lompatan untuk mendahului kemajuan bangsa lain.

Pimpinan DPRD dan Walikota Medan

Sebagai kepala negara yang merangkap kepala pemerintahan dan sebagai presiden dalam sistem presidensial yang dimandatkan oleh konsitusi, saya mengajak kita semuanya untuk optimis dan bekerja keras dan sayalah yang memimpin dalam kemajuan dengan lompatan bersama. Dalam reformasi industri jilid ke empat persaingan kian tajam serta perdagangan semakin memanas, antar negara berebut investasi, teknologi, pasar, dan sumber daya manusia yang unggul,itu semua dilakukan untuk membawa kemajuan bagi negaranya. dalam era ekonomi saat ini semua dapat berubah, kemampuan dapat berubah digantikan dengan pendatang baru, keahlian banyak digantikan dengan yang baru, banyak keterampilan yang tidak lagi relevan dan digantikan oleh yang baru, banyak pekerjaan yang hilang dan banyak juga pekerjaan baru datang.

Arus komunikasi, intraksi dan pengetahuan sudah kian terbuka dan dapat dinikmati dan dimanfaatkan akan tetapi perlu juga diwaspadai. Kemudahan arus komunikasi juga membawa ancaman – ancaman baru seperti ancaman ideologi pancasila, peradaban dan sopan santun, tradisi seni dan kebudayaan, ancaman terhadap warisan kearifan lokal. Dalam bidang pertahanan kita juga harus siap menghadapi perang siber, menghadapi intoleransi, menghadapi radikalisme, aksi terorisme serta menghadapi ancaman dari dalam maupun dari luar negeri yang mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia.

Indonesia tidak takut dengan keterbukaan tapi kita hadapi keterbukaan dengan kewaspadaan dan terhadap ideologi lain yang menganvcam ideologi pancasila, waspada terhadap adab dan budaya yang tidak sesuai dengan kearifan bangsa kita. Kita harus mewaspadai apapun yang mengancam kedaulatan bangsa kita, indonesia tidak takut dengan persaingan tapi kita hadapi dengan kretifitas, inovasi dan kecepatan yang kita miliki karena itu tidak ada pilihan lain kita harus berubah. Cara-cara lama yang tidak kompetitif harus ditinggalkan dan mencetak cara-cara baru dilakukan, kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya tapi kita harus lebih baik dari yang lainnya.

Dalam kompetisi global yang ketat berebut pengaruh, berebut pasar, berebut investasi maka dari pada itu kita harus lebih cepat dari negara lain, investasi harus membuka lapangan pekerjaan yang baru yang dapat memberi keuntungan bagi bangsa kita. Langkah demi langkah tidak lagi cukup, harus dengan lompatan-lompatan yang kita butuhkan. Lambat asal selamat tidak lagi relevan yang kita  butuhkan adalah cepat dan selamat.

 

Dalam situasi dunia yang penuh persaingan misi untuk membangun tatanan dunia untuk lebih baik tidak boleh kita abaikan, kontribusi terhadap perdamaian dunia, kontribusi kesejahteraan dunia harus ditingkatkan, inisiatif kabolarasi dan kerjasama dalam pembangunan dunia harus kita kembangkan, dan kemanusian harus menjadi roh Indonesia dalam politik bebas aktifnya.

Dunia tidak dapat diprediksi tidak ada kepastian kita sedang menghadapi ekonomi global yang terus bergejolak dan perubahan geopolitik. krisis ekonomi melanda beberapa belahan dunia, krisis iklim, kerusakan lingkungan menjadi ancaman kita bersama. Ring Of Fire yang melingkari wilayah Indonesi bisa menghadirkan bencana yang tidak terduga sebelumnya, hampir seluruh wilayah Indonesia rentan bencana gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, banjir, dan kebakaran hutan. Oleh karena itu sikap sigap dan waspada di tengah ketidak pastian sangat penting. Kapasitas kita dalam mengelola resiko dalam menghadapi gejolak ekonomi global dan juga mengelola bencana yang tidak terduga harus kita perkuat. Pembangunan kita harus sensitif terhadap berbagai resiko, infrasturktur harus disiapkan mengahadapi mitigasi bencana, masyarakat juga harus waspada dengan resiko.

Foto Anggota DPRD Kota Medan, Walikota Medan, Kapolrestabes Medan, Kapolres Pelabuhan Belawan, Dandim 0201 / BS Kota Medan, Dan Yon Marhanlan I Belawan, Ketua PN Medan, Kajari Medan, Seluruh SKPD Kota Medan. (ekslusif)

Kita membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat kita bisa melompat dan dapat mendahului bangsa lain. Kita butuh terobosan jalan pintar yang cerdik  yang mudah yang cepat membentuk sumber daya manusia yang unggul berhati Indonesia dan berideologi pancasila, kita biutuh SDM yang unggul berakhlak mulia, dan SDM yung terus menerus belajar bekerja keras dan berinovasi, ketidak mungkinan menjadi peluang, kelemahan menjadi kekuatan dan keunggulan, keterbatasan menjadi keberlimpahan, mengubah kesulitan menjadi kemampuan, mengubah tidak berharga menjadi bernilai untuk rakyat dan negara dan bangsa. Berbekal inovasi dan kwalitas SDM dan penguatan penguasaan teknologi, maka kita bisa keluar dari kutukan ketergantungan yang hanya berharap pada sumber daya alam negeri ini.

Kita memiliki berbagai sumber daya alam seperti boksit, batu bara, kelapa sawit, ikan dan masih banyak lagi, itu semua tidak cukup bila tidak melakukan hilirisasi industri, bila kita mampu melakukan hilirisasi industri pasti kita bisa melompat lagi. Kita bangun industri pengelolahan boksit sehingga impor alumunia tidak diperlukan lagi, juga kita bangun industri batu bara sehingga menjadi DME sehingga kita bisa mengurangi jutaan ton elpiji per tahunnya. Kita bangun hilirisasi nikel menjadi veronikel sehingga nilai tambah nikel kita semakin meningkat empat kali lipat.

Kita harus berani memulai dari sekarang, beberapa lompatan kemajuan sudah kita lakukan kita sudah mulai dengan program B 20 dan akan masuk ke B 30 campuran solar dengan 30 persen biodisel. Akan tetapi kita masih bisa lebih dari pada itu, bahkan kita bisa membuat B 100. Kita sudah produksi sendiri avtur sehingga sekarang ini tidak mengimpor avtur lagi. Tapi kita bisa lebih dari hal itu bahkan kita harus mampu ekspor avtur dan kita harus bisa produksi avtur berbahan kelapa sawit. Industri mobil listrik juga harus dikembangkan dan menjadi produksi sendiri. Kita harus berani melakukan ekspansi dan tidak hanya bermain di pasar dalam negri, produk dalam negri harus mampu menbanjiri pasar regional dan global.

Pengusaha-pengusaha dan BUMN-BUMN harus berani menjadi pemain di pasar dunia itu harus menjadi prioritas utama. Talenta-talenta anak bangsa harus memiliki reputasi yang diakui dunia global hal itu harus diwujudkan. Kita harus ekspansif dari lokal ke global. Bila kita semua serius berbenah maka lompatan demi lompatan kemajuan akan dapat kita raih.

Untuk isu ekonomi Presiden menekankan para pelaku usaha harus tetap dan terus berinovasi di tengah gempuran zaman ini, yang mana era saat ini banyak dunia usaha runtuh, yang mapan jadi kolap dan pelaku bisnis yang baru menjadi sukses di karenakan pengusaan teknologi dan inovasi yang terbarukan. Bila pelaku usaha tidak mau berbenah dan mengembangkan teknologi mengikuti zaman ini, maka di pastikan akan runtuh digantikan oleh pendatang baru. Kita tidak dapat menolak kemajuan zaman dengan kecepatan teknologi, kita tidak bisa menghadang itu, satu-satunya cara adalah meningkatkan sumber daya manusia dan melakukan terobosan baru dalam bidang usaha dengan memakai teknologi, maka dengan itu dunia usaha kita kembali berjalan bahkan tidak kalah dengan pasar global, terang Presiden.

 

Ancaman terhadap warisan kearifan lokal Indonesia oleh para radikalis, Indonesia tidak takut dengan persaingan kita harus berani berkomtetitif dan harus lebih baik dari negara lain, yang kita butuhkan adalah cepat dan selamat. Joko Widodo.

Hampir seluruh wilayah Indonesia rentan dengan bencana alam maka daripada itu kita harus perkuat sumber daya manusia yang berideologi Pancasila dan mendorong sdm tersebut melek teknologi. Dengan hal demikianlah kita dapat bersaing dengan negara lainnya, kita harus memanfaatkan kelemahan menjadi kekuatan.

Lembaga pendidikan dan pelatihan harus dapat membuat lompatan yang bisa mencetak sumber daya manusia sehingga dapat melahirkan sdm yang terlatih dan bisa berkompetitif di tingkat regional dan tingkat global. Untuk mencetak SDM tersebut harus memilki hati yang luhur dan sehat jasmani maupun rohani.

Demi kemajuan kita harus memudahkan dan memangkas birokrasi demi investasi dan anak bangsa yang berusaha dalam ekonomi. Kita tidak bisa membiarkan regulasi yang menakuti kita, regulasi yang tidak sesuai dengan jaman harus di hapus, dan yang lainnya harus disederhanakan jangan ada lagi aturan dan birokrasi yang tumpang tindih.

Beberapa isu yang diangkat presiden dalam pidato kenegaraannya menyangkut Penguatan program perlindungan sosial, Penguatan fiskal, Antisipasi ketidakpastian global dan memfokuskan pembangunan ekonomi di luar Jawa guna menjaga ketimpangan antar kepulauan. Maka dengan wacana pemindahan ibukota juga menjadi isu strategis dan  menjadi jawaban guna pemerataan pembangunan ekonomi bangsa. Jangan lagi pembangunan hanya di pulau Jawa saja akan tetapi sudah seharusnya pemerataan pembangunan dapat dinikmati bangsa ini, sehingga keadilan sosial yang menjadi salah satu butir panca sila dapat terealisasikan dalam berbangsa dan bernegara.

Sektor wisata pemerintah sudah mebangun beberapa sektor yaitu pariwisata Borobudur, pariwisata Danau Toba semuanya sudah di tingkatkan infrastrukturnya. Birokrasi yang tidak responsif terhadap masyarakat harus dipangkas, pembengkakan anggaran yang peruntukannya tidak jelas harus dihapus. Kita harus gerakan sumber ekonomi Indonesia dan menjadikan lompatan untuk menunjukan kepada dunia bahwasanya Indonesia bisa maju berdaulat dan mandiri dalam ekonomi,” Tegas Presiden  Joko widodo.

Kita patut bersyukur bahwa di tengah gejolak perekonomian global, pembangunan ekonomi kita selama lima tahun ini telah menunjukkan capaian yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi kita trennya meningkat dari 4,88% di tahun 2015, menjadi 5,17% di tahun 2018, dan terakhir Semester I-2019 mencapai 5,06%. Angka pengangguran menurun dari 5,81% pada Februari 2015, menjadi 5,01% pada Februari 2019. Penduduk miskin terus menurun dari 11,22% pada Maret 2015, menjadi 9,41% pada Maret 2019, terendah dalam sejarah NKRI. Ketimpangan pendapatan terus menurun, ditunjukkan dengan semakin rendahnya Rasio Gini dari 0,408 pada Maret 2015, menjadi 0,382 pada Maret 2019.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 69,55 di 2015, menjadi 71,39 di 2018, atau masuk dalam status tinggi. Selain itu, tidak ada lagi provinsi dengan tingkat IPM yang rendah. Logistic Performance Index (LPI) naik dari peringkat 53 dunia pada 2014, menjadi peringkat 46 dunia pada 2018. Dalam Global Competitiveness Index, kualitas infrastruktur kita termasuk listrik dan air meningkat, dari peringkat 81 dunia pada 2015, ke peringkat 71 dunia pada 2018.

Berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari reformasi fiskal yang telah kita lakukan. Kita tidak lagi menggunakan pola money follows function, tetapi money follows program. Kita tidak lagi berorientasi pada proses dan output, tetapi pada impact dan outcome. Kita terus mengelola fiskal agar lebih sehat, lebih adil, dan menopang kemandirian. Namun, kita tidak boleh lengah. Tantangan ekonomi ke depan semakin berat dan semakin kompleks, ekonomi dunia sedang mengalami ketidakpastian, beberapa emerging market sedang mengalami krisis, dan beberapa negara sedang mengalami pertumbuhan negatif. Kita juga menghadapi tantangan perang dagang. Depresiasi nilai mata uang beberapa negara seperti Yuan-Tiongkok dan PesoArgentina, membuat kita harus waspada.

Pada tahun 2020, Pemerintah menyusun asumsi ekonomi makro sebagai berikut: Pertama, pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3% dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya. Inflasi akan tetap dijaga rendah pada tingkat 3,1% untuk mendukung daya beli masyarakat.

Kedua, di tengah kondisi eksternal yang masih dibayangi oleh ketidakpastian, nilai tukar Rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp 14.400 per dolar Amerika Serikat. Pemerintah yakin investasi terus mengalir ke dalam negeri, karena persepsi positif atas Indonesia dan perbaikan iklim investasi. Dengan demikian, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada di tingkat 5,4%.

Ketiga, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan sekitar US$ 65 dolar per barel. Dengan sensitivitas yang tinggi terhadap berbagai dinamika global, Pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dan komoditi global.

Keempat, melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi. Target lifting minyak dan gas bumi di tahun 2020 diasumsikan masing-masing sebesar 734 ribu barel dan 1,19 juta barel setara minyak per hari.

Seluruh gambaran perkiraan indikator ekonomi makro di atas menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN tahun 2020.

Pada tahun 2020, Pemerintah akan menempuh tiga strategi kebijakan fiskal, yaitu: memobilisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas, serta mencari sumber pembiayaan secara hati-hati dan efisien melalui penguatan peran kuasi fiskal.

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan RAPBN tahun 2020 dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur. Ini sebagai wujud dari komitmen Pemerintah, untuk membuat APBN lebih fokus dalam mendukung kegiatan prioritas, dengan tetap menjaga agar risikonya berada dalam batas aman.

Sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2020, fokus RAPBN diarahkan pada lima hal utama, yaitu: Pertama, penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population. Keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Kelima, antisipasi ketidakpastian global.

Dengan fokus pada lima hal tersebut, dan berpatok pada karakter kebijakan fiskal yang ekspansif namun terarah dan terukur, maka defisit anggaran tahun 2020 direncanakan sebesar 1,76% dari PDB, atau sebesar Rp 307,2 triliun. Dengan Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp 2.221,5 triliun, serta Belanja Negara sebesar Rp 2.528,8 triliun.

Dalam RAPBN tahun 2020, Belanja Negara direncanakan akan mencapai Rp 2.528,8 triliun, atau sekitar 14,5% dari PDB. Belanja Negara tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi.

Selain itu, belanja juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan ekspor, melalui peningkatan daya saing dan produktivitas, akselerasi infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal.

Sesuai dengan amanat konstitusi, Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara. Pada tahun 2020, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 505,8 triliun, atau meningkat 29,6%, dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2015 yang sekitar Rp 390,3 triliun.

Dengan anggaran pendidikan yang meningkat tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal. Kemampuan dasar anak-anak Indonesia harus terus dibangun, mulai dari pendidikan usia dini dan pendidikan dasar. Terutama untuk meningkatkan kemampuan literasi, matematika, dan sains, sehingga menjadi pijakan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, Pemerintah merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga mencetak calon-calon pemikir, penemu, dan entrepreneur hebat di masa depan. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi. Pada pendidikan dasar dan menengah, dalam rangka pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 12 tahun, Pemerintah melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 54,6 juta siswa pada tahun 2020. Selain itu, Pemerintah juga melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan beasiswa hingga 20,1 juta siswa.

Setelah pemenuhan wajib belajar 12 tahun, Pemerintah juga merasa perlu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. Hanya lewat pendidikan yang lebih baik kita dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

Oleh sebab itu, Pemerintah pada tahun 2020 memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818 ribu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang memiliki prestasi akademik melalui Kartu Indonesia PintarKuliah (KIP-Kuliah), termasuk lanjutan bidik misi. Beasiswa KIP-Kuliah ini juga diberikan untuk mahasiswa pendidikan vokasi dan politeknik, serta pendidikan sarjana pada program studi sains dan teknologi.

Untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak-anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan, Pemerintah pada tahun 2020 akan menginisiasi program kartu Pra-Kerja. Di mana mereka dapat memilih jenis kursus yang diinginkan, antara lain coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat.

DPR dan Eksekutif harus dapat membuat aturan lebih efisien, tidak perlu perlu ke luar negri dengan aplikasi smartphone juga bisa dilakukan tanpa kunker keluar negri, tata kelola pelaksanaan yang diperlukan. Seharusnya orentasi regulasi bukan hanya sebatas berkas dan berkas akan tetapi seberapa baik pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Jumlah organisasi yang tidak relefan dan efisien kita harus batasi dan pangkas, semua hatus berubah. Pancasila tidak kompromi kita harus turun kerakyat dengan pembangunan berkeadilan sosial.

Akselerasi Pemerintah sudah berkomitmen dengan anggaran APBN dapat meningkatkan sumber daya manusia yang lebih mumpuni. Fokus utama APBN lebih kepada kebutuhan sosial masyarakat, beberapa fokus APBN tersebut harus benar dapat terelalisi sehingga semakin meningkatkan kwalitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Sesuai dengan amanat UU Kesehatan tahun 2009, sejak tahun 2016 Pemerintah konsisten menjaga anggaran kesehatan, setidaknya 5 persen dari belanja negara. Berbagai program kesehatan yang dilakukan Pemerintah selama ini, telah mampu meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Seperti ketersediaan dan penyebaran obat serta tenaga kesehatan di daerah, maupun akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air bersih. Untuk memperkuat layanan kesehatan pada tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan Rp 132,2 triliun untuk anggaran kesehatan, atau naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2015 sebesar Rp 69,3 triliun.

Pada tahun 2020, kita terus melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan, dengan memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas. Penguatan program promotif dan preventif juga dilakukan, melalui pemenuhan gizi dan imunisasi balita, serta edukasi publik tentang pentingnya pola hidup sehat untuk menekan angka penyakit tidak menular. Konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting pada tahun 2020 juga diperluas mencakup 260 kabupaten/kota. Program dukungan bagi kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan melahirkan juga menjadi prioritas. BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional dibenahi secara total.

Pemerintah juga terus memberikan perlindungan, khususnya bagi 40 persen lapisan masyarakat terbawah, sejak dari dalam kandungan hingga lanjut usia. Agar perlindungan sosial itu efektif dan efisien, Pemerintah terus memperbaiki target sasaran, meningkatkan sinergi antar-program, dan melakukan evaluasi agar kebijakan berbasis bukti. Pada tahun 2020, Pemerintah akan menyalurkan anggaran pada 96,8 juta jiwa penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, dan menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 15,6 juta keluarga melalui kartu sembako. Dengan kartu sembako, keluarga penerima manfaat dapat membeli dan memilih bahan pangan yang lebih beragam, karena jumlah bantuan yang diterima meningkat menjadi Rp 1,80 juta per keluarga per tahun, dari sebelumnya sebesar Rp 1,32 juta per keluarga per tahun.

Selain dari bantuan yang ditujukan pada keluarga tak mampu, Pemerintah juga hadir untuk melanjutkan program-program yang mendukung usaha ultra mikro dan UMKM. Semua ini didesain untuk memastikan unit sosial dan ekonomi terkecil di masyarakat, baik keluarga maupun UMKM yang memang membutuhkan uluran tangan, dapat tersentuh langsung oleh program Pemerintah.

Selain meningkatkan pembangunan SDM, Pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwi layah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk infrastruktur di luar kawasan 3T, Pemerintah menekankan perbaikan manajemen, tata kelola, dan kerangka regulasi, agar makin mendukung transformasi ekonomi. Infrastruktur terus dibangun ke seluruh pelosok dan difokuskan pada konektivitas di sepanjang rantai pasok, menghubungkan pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat, mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri, termasuk UMKM. Kita juga akan meneruskan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) dan transportasi massal lainnya, agar keseluruhan sistem transportasi di kota-kota besar semakin efisien, semakin bersih dari polusi, dan terkoneksi secara menyeluruh.

Dukungan pembangunan infrastruktur juga dilakukan melalui skema pembiayaan kreatif, seperti Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur publik melalui skema pembiayaan kreatif semacam ini, dilakukan dengan memperhatikan value for money. Di sektor pariwisata, pada tahun 2020 Pemerintah memprioritaskan pembangunan empat destinasi wisata secara lintas sektor dan terintegrasi. Destinasi pariwisata tersebut meliputi Danau Toba, Candi Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika.

Subsidi energi untuk BBM, listrik, LPG 3 kg, serta subsidi pupuk, terus diperbaiki agar tepat sasaran dan efektif membantu rakyat yang kurang mampu, agar menjaga efisiensi dan daya saing ekonomi, serta meningkatkan produktivitas petani. Belanja pegawai yang meningkat harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi, baik di pusat maupun di daerah. Birokrasi yang tidak melayani dan menghambat investasi, serta tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat, harus dipangkas. Anggaran belanja barang yang boros dan membebani APBN, harus dihapus.

Pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan aparatur negara, dengan mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada melalui pemberian gaji dan pensiun ke-13 serta Tunjangan Hari Raya (THR). Pemerintah juga menyiapkan reformasi skema program pensiun dan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk aparatur negara.

Berbagai belanja tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2020, yakni penurunan pengangguran ke tingkat 4,8% sampai 5,1%. Selain itu, kemiskinan diharapkan dapat terus diturunkan di kisaran 8,5% sampai 9,0% dan ketimpangan menurun di kisaran 0,375 sampai 0,380. Pemerintah juga optimis pembangunan kualitas manusia dapat terus ditingkatkan dengan target IPM mencapai 72,51 pada tahun 2020.

Desentralisasi fiskal di Indonesia pada tahun 2020 telah mencapai dua dasawarsa. Sejak pertama kali dialokasikan, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sudah meningkat sangat signifikan. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mempercepat pembangunan di daerah. Pada tahun 2020, Pemerintah akan mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 858,8 triliun. Jumlah tersebut sudah meningkat 5,4% dari perkiraan realisasi di tahun 2019, atau meningkat 37,8% dari realisasinya di tahun 2015 yang sebesar Rp 623,1 triliun. Peningkatan alokasi tersebut akan diiringi dengan peningkatan kualitas implementasinya, agar belanja pemerintah daerah dapat meningkatkan layanan dasar publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan.

Sejalan dengan itu, kapasitas Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah, dengan tetap menjaga iklim investasi dan usaha di daerah perlu ditingkatkan. Dalam lima tahun terakhir, hasil dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sudah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik, seperti akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air minum layak, persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan, serta angka partisipasi murni (APM) dari PAUD sampai dengan SMA sederajat.

Tingkat kesenjangan di perdesaan juga menurun, yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya Rasio Gini dari 0,334 pada tahun 2015, menjadi 0,317 pada tahun 2019. Demikian juga dengan kesenjangan fiskal antardaerah, di mana Indeks Williamson turun dari 0,726 pada tahun 2015, menjadi 0,597 pada tahun 2018. Selain itu, melalui DAK fisik, Pemerintah juga sudah berhasil membangun berbagai infrastruktur bagi masyarakat. Selama periode 2017-2018, DAK fisik telah dimanfaatkan untuk peningkatan jalan sepanjang 17,7 ribu kilometer, penyelesaian pembangunan jembatan sepanjang 7,8 ribu meter, pembangunan ruang kelas baru sebanyak 14,2 ribu unit, pembangunan laboratorium sekolah sebanyak 4,0 ribu unit, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi sebanyak 373,1 ribu hektare, pembangunan rumah dan peningkatan kualitas rumah sebanyak 112,3 ribu unit, serta rehabilitasi sarana prasarana kesehatan sebanyak 8,6 ribu unit per paket.

Pada tahun 2020, selain dukungan pendanaan kelurahan, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penghasilan tetap perangkat desa, agar kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa meningkat. Selain itu, telah dialokasikan juga anggaran untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendukung pembiayaan dari APBD.

Sementara itu, Dana Desa pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp 72 triliun. Penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Di samping itu, dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru, sehingga produk-produk lokal yang dimiliki oleh setiap desa dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global, melalui market place.

Untuk mencapai sasaran pembangunan di atas, diperlukan peningkatan pendapatan negara pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 2.221,5 triliun. Mobilisasi pendapatan negara dilakukan, baik dalam bentuk optimalisasi penerimaan perpajakan, maupun reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Di bidang perpajakan, Pemerintah melanjutkan reformasi perpajakan berupa perbaikan administrasi, peningkatan kepatuhan, serta penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan.

Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan investasi, Pemerintah memberikan insentif perpajakan melalui beberapa instrumen, yaitu: perluasan tax holiday, perubahan tax allowance, insentif investment allowance, insentif super deduction untuk pengembangan kegiatan vokasi dan litbang serta industri padat karya. Untuk industri padat karya, memperoleh juga fasilitas pembebasan Bea Masuk dan subsidi pajak. Pemerintah juga akan menempuh kebijakan penyetaraan level playing field, bagi pelaku usaha konvensional maupun e-commerce, untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan di era digital. Sementara itu, reformasi PNBP dilakukan melalui penguatan regulasi dan penyempurnaan tata kelola dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.

Kebijakan fiskal tahun 2020 bersifat ekspansif, terarah, dan terukur. Defisit anggaran pada tahun 2020 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati sehingga berkelanjutan. Utang dikelola melalui kombinasi instrumen yang efisien, di antaranya dengan mempertimbangkan faktor risiko, serta pemanfaatannya secara lebih produktif. Utang dimanfaatkan antara lain untuk kegiatan yang mendukung program pembangunan nasional, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, maupun pertahanan dan keamanan. Pembiayaan yang kreatif untuk akselerasi pembangunan infrastruktur juga dilakukan dengan memberdayakan peran swasta, melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Pengelolaan fiskal yang hati-hati, selalu dijaga Pemerintah secara konsisten. Defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB tetap dikendalikan dalam batas aman, di bawah tingkat yang diatur dalam UU Keuangan Negara, sekaligus untuk mendorong keseimbangan primer menuju positif. Upaya tersebut ditunjukkan dengan diturunkannya Defisit Anggaran dari 2,59% terhadap PDB pada tahun 2015, menjadi sekitar 1,93% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 diturunkan lagi menjadi 1,76%.

Sejalan dengan itu, defisit keseimbangan primer juga dipersempit dari Rp 142,5 triliun pada tahun 2015, menjadi sekitar Rp 34,7 triliun pada tahun 2019, dan diupayakan lebih rendah lagi menjadi Rp 12,0 triliun pada tahun 2020. Kebijakan fiskal tersebut, diharapkan mampu menjaga keseimbangan primer atau bahkan surplus dalam waktu dekat. Selain itu, utang pemerintah terus dikelola secara transparan dan akuntabel, dengan memperkecil risiko pada stabilitas ekonomi di masa sekarang dan akan datang. Saya mengajak kita semua agar mulai hari ini, mulai saat ini, mulai detik ini, kita gerakkan seluruh sumber daya ekonomi Indonesia untuk mewujudkan lompatan-lompatan kemajuan.

Kita buktikan, bahwa Indonesia memang layak dan mampu menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Kita tunjukkan, bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh sekaligus memberikan rasa keadilan. Kita wujudkan ekonomi Indonesia yang menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikianlah Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, beserta Nota Keuangannya. Pemerintah berharap, pembahasan RAPBN tahun 2020 dapat dilakukan secara konstruktif, demi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Kita harus gerakan sumber ekonomi Indonesia dan menjadikan lompatan untuk menunjukan kepada dunia Indonesia bisa maju berdaulat dan mandiri dalam ekonomi, dirgahayu Indonesia, tutup Presiden Ir. Joko Widodo.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Medan di tutup seusai selesainya pidato kenegaraan Presiden Ir. Joko Widodo. (FM)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

59 + = 68