Wednesday , 20 January 2021
Home / Berita Utama / Rapat Paripurna DPRD Kota Medan Memutuskan Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pinjaman Daerah

Rapat Paripurna DPRD Kota Medan Memutuskan Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pinjaman Daerah

Foto Bersama Ketua DPRD Medan dan PjS Walikota Medan usai sahkan Pencabutan Perda Kota Medan No 1 Tahun 2020 tentang Pinjaman Daerah.

Frekuensi Media : Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang dipimpin oleh  ketua DPRD Hasyim SE , dihadiri Pjs. Wali Kota Medan Ir. Arief Sudarto Trinughroho MT Plt. Sekwan DPRD Medan,Hj. Alida, SH, dan anggota DPRD dalam rangka penandatanganan dan  pengambilan keputusan sekaligus persetujuan bersama dengan kepala daerah atas Ranperda tentang pencabutan peraturan daerah Kota Medan nomor 1 Tahun 2013 tentang pinjaman daerah pada hari Selasa (1/12/2020) di Kantor DPRD Kota Medan jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan.

Pjs Wali Kota Medan Ir Arief Sudarto Trinughroho MT, menandatangani Pengesahan Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 tantang Pinjaman Daerah.

Rapat Paripurna hari ini (1/12/2020) adalah lanjutan dari Rapat Paripurna pada hari Senin lalu tanggal 30/11/2020, dimana dalam rapat tersebut membahas penyampaian Laporan Panitia Khusus terhadap pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan  Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah, serta penyampaian pendapat fraksi-fraksi atas Ranperda Kota Medan tentang pencabutan peraturan daerah nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah.

Ketua DPRD Medan Hasyim,SE

Pandangan fraksi-fraksi terkait sebagai berikut:

Pandangan Fraksi PDIP

Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Edward Hutabarat menyampaikan beberapa tanggapan, pendapat dan saran-saran atas Ranperda sebagai berikut:

1.Praksi PDI Perjuangan mengapresiasi kinerja Pansus yang telah melakukan pembahasan pencabutan Ranperda ini dengan tepat waktu kalaupun dalam kondisi pandemi covid-19 sedang mewabah hingga saat ini atas kerja keras pansus, maka pengembalan keputasan serta persetujuan bersama antara pemerintah kota Medan dan lembaga DPRD kota Medan atas ranperda pencabutan perda nomor 1 tahun 2013 tentang pinjaman daerah dapat dilaksanakan.

2.Kelanjutan pembangunan Privat Wings Build Rumah Sakit dr. Pirngadi Medan dan pembangunan pasar tradisional Jalan Jawa Belawan, harpkan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana sebelumnya, sehingga peningkatan kualitas pelayanan kesahatan serta peningkatan perkonomian rakyat melaului pembangunan Pasar-pasar tradisional di Kota Medan dan tetap terlaksanakan sebagaimana diharapkan.

3.Seiring dengan pekembangan kebijakan dan regulasi pemerintah pusat dengan terbitnya peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 232/pmk.06/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang pelaksanaan pengalihan investasi pemerintah dalam pusat menjadi peyertaan modal negara pada perusahaan perseroan (persero) PT.Sarana Multi infrastruktur dapat mendorong pemerintah daerah termasuk pemerintah kota Medan dalam meningkatan investasi pemerintah pusat di kota Medan melalui skema pembiayaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

4.Fraksi PDI perjuangan kota Medan mendukung sepenuhnya pencabutan Perda kota Medan nomor 1 tahun 2013 tentanng pinjamn daerah.

Diyahul Hayati Ketua Pansus DPRD Kota Medan.

Fraksi Gerindra

Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Haris Kalana Damanik menyatakan setuju dengan pencabutan Perda kota Medan nomor 1 tahun 2013 tentang pinjaman daerah, dan pemko Medan telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak melanjutkan pinjaman daerah tersebut. Adapun jenis pinjaman yang diatur dalam peraturan daerah kota Medan nomor 1 tahun 2013 tentang pinjaman daerah meliputi :
1.Pembangunan 3 (tiga) pasar tradisional dengan pinjaman sebesar Rp. 77.600.000.000 (tujuh puluh tujuh milyar enam ratus juta rupiah)
2.pembagunan privat wings rsu dr. pirngadi medan, dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh Milyar rupiah).

Fraksi Gerindra berpendapat bahwa pembiayaan pemerintah daerah adalah fasilitas pembiayaan infrastruktur yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung percepatan penyediaan infrastruktur dasar maupun sosial dengan jangka waktu pembiayaan menengah dan panjang. Fasilitas ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk percepatan pembangunan infrastruktur di daerah karena pada dasarnya pinjaman daerah tersebut bermanfaat untuk:

1.Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah
2.Percerpatan penyediaan pelayanan publik
3.Berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah
4.Berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah

Banyak daerah tidak teliti dalam melakukan proses mengajukan pinjaman , pinjaman harus meminta persetujuan dari DPRD sebab jika hanya mengandalkan APBD kemungkinan besar daerah tersebut dapat tertinggal. Sementara daerah-daerah lain yang pembangunan infrastrukturnya lebih maju dan baik.

Pinjaman daerah memiliki batas maksimal anggaran namun pemerintah daerah juga bisa meminta toleransi batas maksimal pinjamn jika mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan sehingga pemerintah mendukung daerah-daerah yang memnpunyai kemauan untuk melakukan pembangunan infrastruktur di daerahnya.

Menurut pendapat fraksi Gerindra bahwa infrastruktur yang dibangun harus melakukan pertimbangan nilai ekonomi sehingga dapat memberikan penghasilan dan dapat menutupi pembayaran pokok dan bunga terhadap pinjaman daerah tersebut.

Pinjaman yang ditanggung oleh pemerintah daerah memerlukan pertimbangan yang sangat teliti dalam memutuskan penggunaan dana tersebut untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut. dengan demikian nantinya pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan lancar dan dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional.

Fraksi partai Gerindra menyampaikan catatan-catatan kritik dan saran sebagai bagian dan pendapat fraksi terkait pencabutan perda kota medan nomor 1 tahun 2013 tentang pinjaman daerah sebagai berikut:

1. Fraksi Gerindra menghimbau bahwa dengan terbitnya Perda tentang pencabutan perda kota medan nomor 1 tahun 2013 tentang pinjaman daerah ini, pemko kota Medan tetap dapat mewujudkan intrastruktur pembangunan di kota medan yang baik dan bertarap internasional.

2. Fraksi Gerindra sangat menyayangkan Pemko Medan tidak memberikan data-data yang konkrit terkait pencabutan Perda tentang Pinjaman Daerah ini, dan berharap agar kedepan Pemko Medan tidak mengulangi lagi hal tersebut, sehingga hal ini menjadl catatan bagi kami dan tetap berharap agar pemko Medan memberikan data-data yang akurat mengenai pinjaman daerah

3. Fraksi Gerindra juga menghimbau kepada Pemko Medan agar jika ada dana pinjaman tersebut nantinya harus benar-benar dipergunakan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur di Kota Medan, peningkatan pelayanan publik dan kesehatan yang maksimal sehingga dana pinjaman tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di kota medan.

4. Fraksi Gerindra berharap agar Pemko Medan harus sudah memenuhi ketentuan rasio kamampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat.

5. Fraksi Gerindra menghimbau agar Pemko Medan harus sudah memiliki metode dan langkah konkrit serta strategi dalam menyikapi dicabutnya Perda nomor 1 Tahun 2013  Medan dan Pinjaman Daerah tersebut.

6. Meskipun Perda tentang pinjaman daerah ini dicabut dan Pemko Medan telah menyatakan untuk tidak melanjutkan pinjaman daerah tersebut, Fraksi Gerindra berharap agar Pemko Medan harus tetap mempunyai program dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu kualitas dan pelayanan publik serta kesehatan di kota Medan agar dapat bersaing dengan pelayanan kesehatan luar negeri.

Setelah mempelajari dengan sungguh-sungguh semua hal yang berkaitan dengan perda nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah, jawaban pemerintah Kota Medan atas pemandangan umum, maka kami Fraksi partai Gerindra menerima dan menyetujui, rancangan peraturan daerah Kota Medan tentang pencabutan Perda Kota Medan nomor 1 Tahun 2013 tentang pinjaman daerah dengan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan catatan-catatan saran dan kritik.

Fraksi PKS

Fraksi PKS melalui juru bicaranya Rudiawan Sitorus  menyatakan setuju dengan pencabutan Perda Kota Medan nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah, mengapresiasi Pemko Medan yang tidak ingin lagi melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat untuk efisiensi anggaran dan penggunaan anggaran yang lebih banyak serta tepat sasaran. Pada tahun 2013 yang lalu Pemko Medan mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat sebesar  Rp. 167,4 milyar melalui pusat investasi pemerintah dengan rincian Rp. 77,45 milyar untuk pembangunan Pasar Tradisional Marelan, Pasar Tradisional Jawa di Kecamatan Medan Belawan dan Pasar Tradisional Kampung Lalang di kecamatan Medan Sunggal dan Rp. 90 milyar untuk pembangunan Private Wings Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan dan ini tertuang di dalam Bab IV pasal 6 ayat 1 Perda nomor 1 Tahun 2013. Namun dari besaran pinjaman yang diajukan yang disetujui hanya sebesar Rp. 11,3 Milyar dan Pemko Medan hanya menggunakan Rp. 7 milyar  untuk melakukan pembebasan lahan revitalisasi Pasar Marelan.

“Pembayaran cicilan pinjaman dilakukan melalui pusat investasi pemerintah beserta bunga yang dibayarkan melalui anggaran yang di buat didalam APBD. Namun, dalam perkembangannya pemerintah pusat membuat kebijakan dengan mengalihkan seluruh piutang pusat investasi pemerintah ke PT. Multi Sarana Investasi,” jelasnya.

Akibat kebijakan tersebut, Rudiawan menjelaskan, kemudian berefek Pemko Medan harus membuat regulasi baru kebijakan peraturan daerah karena adanya pengalihan ini, oleh karena itu maka Pemko Medan melunasi pinjaman dari pemerintah pusat tersebut.

“Selanjutnya pada pasal 13 ayat 2 disebutkan pengelolaan Pinjaman Daerah harus berkoordinasi dengan DPRD Medan kemudian didalam pasal 16 disebutkan bahwa Pemko Medan harus menyampaikan pertanggung jawaban kepada DPRD Medan akan tetapi Pemko Medan belum memberikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD Medan,” jelasnya. Pansus pencabutan Perda Pinjaman Daerah, kata Rudiawan, dalam pembahasan pencabutan perda tersebut sudah meminta kepada Pemko Medan untuk menunjukkan bukti kwitansi pemakaian dana sebagai pertanggung jawaban mereka kepada DPRD Medan, dan kemudian ini memunculkan polemik dikalangan anggota Pansus dalam memberikan rekomendasi pencabutan Perda ini, walaupun Pemko Medan berdalih bahwa seluruh pengelolaan pinjaman ini telah diaudit oleh BPK.

Oleh karena itu kami bisa menerima alasan Pemko Medan untuk melunasi pinjaman tersebut dan tidak akan melakukan pinjaman lagi, akan tetapi kami meminta Pemko Medan untuk transparan terhadap belanja-belanja dari pinjaman yang diterima melaluai pusat investasi pemerintah tersebut dengan menunjukkan bukti kwitansi kepada anggota dewan melalui Pansus pencabutan Perda No. 13 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah walau sudah ada audit badan pemeriksa keuangan,” jelasnya.

Fraksi PAN

Frkasi PAN melalui juru bicaranya Sudari, menyatakan setuju pencabutan Perda kota Medan nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pinjaman Daerah dengan catatan berikut:

Pertama, Perda nomor 1 Tahun 2013 tetang Pinjaman Daerah yang pendapatan dari pemerintah pusat dibahas bersama-antara DPRD Medan dengan Pemko Medan di Tahun 2013, perlunya payung  hukum atas potensi penambahan pendapatan dari pemerintah pusat melalui pinjaman daerah sebesar Rp. 167 Milyar lebih untuk revitalisasi 3 pasar tradisional yakni pasar Lima di Marelan, Pasar Lalang di Kampug Lalang dan Pasar Tradisional di Belawan dan Rp. 90 milyar untuk pembangunan Private Wings Rumah Sakit Umum Pirngadi. Namun sangat disayangkan, pembahasan yang dilakukan bersama antara DPRD Medan dan Pemko Medan menghasilkan Perda nomor 1 Tahun 2013 tetang pinjaman daerah, telah mengeluarkan anggaran biaya yang akhirnya terkesan sia-sia, dikarenakan Perda kota Medan tentang pinjaman daerah itu tidak dapat diberlakukan sebagaimana mestinya.

Kedua, Anggaran Rp. 77 Milyar lebih untuk revitalisasi 3 pasar tidak dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pada akhirnya pembangunan dan revitalisasi pasar tetap juga menggunan APBD Kota Medan, sedangkan dana pinjaman tersebut tidak dapat termaksimalkan. Bahkan sampai saat ini kondisi Pasar Belawan yang sesungguhnya sangat butuh dana untuk perbaikan dan pembangunan kelihatan sangat memprihatinkan.

Ketiga, Anggaran sebesar Rp. 90 Milayar untuk membangun prasarana Private Wings Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan tidak juga dimanfaatkan hingga sampai sudah berjalan 7 Tahun. Padahal sesungguhnya Rumah Sakit tersebut sangat membutuhkan dana untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan. Fraksi PAN DPRD Medan menyayangkan ketidaksiapan pemerintah Kota Medan di dalam mempersiapkan segala sesuatunya, kelayakan dan persyaratan pendukung lainnya sampai dengan pinjaman tersebut diterima pemerintah kota Medan.

Fraksi Demokrat

Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya  Isaq Abrar M. Tarigan menyatakan setuju dengan pencabutan Perda kota Medan nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah, dia menyampaikan latar belakang dibentuknya peraturan daerah nomor 1 Tahun 2013 tetang Pinjaman Daerah di awali keinginan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Medan. Saat itu, Pemko Medan harus menyiapkan anggaran yang cukup besar agar apa yang direncanakan dapat terwujud.

Sebagai salah satu sumber pendanaan yang bisa didapatkan adalah melalui pinjaman daerah dan hal ini diperbolehkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 Tahun 2011 tentang pinjaman daerah. oLeh karena hal itu Pemko Medan mengajukan pinjaman daerah ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan memberikan persyaratan agar usulan dapat diterima. Pemko Medan juga menjelaskan serta memberikan kajian studi proyek yang baik untuk dikerjakan. Kemudian persyaratan berikutnya sebagai alternatif sumber pembiayaan dari APBD Kota Medan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika bersifat jangka panjang haruslah mendapatkan persetujuan dari DPRD Medan dan persyaratan berikutnya yakni adanya peraturan daerah Kota Medan yang isinya memuat jangka waktu pinjaman besaran jumlah pinjaman, pengelolaan pinjaman serta pengembalian pinjaman.

Oleh karena itu, Pemko Medan mengusulkan Ranperda untuk dibahaas bersama DPRD kota Medan, maka lahirlah peraturan daerah Kota Medan nomor 1 Tahun 2013 tetang Pinjaman Daerah yang dana pinjamannya diperuntukkan bagi revitalisasi tiga pasar tradisional yakni Pasar Lima di Marelan, Pasar Lalang di Kampug Lalang dan Pasar Tradisional di Belawan yang total pinjamannya Rp. 77.600.000.000 dan Rp. 90 Milyar untuk pembangunan Private Wings Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan.

Dalam pekembangannya, adanya kebijakan dan regulasi pemerintah pusat dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 232/pmk.06/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang pelaksanaan pengalihan investasi pemerintah dalam pusat menjadi peyertaan modal negara pada perusahaan perseroan (persero) PT.Sarana Multi infrastruktur. Dengan demikian, pemerintah kota Medan berkewajiban untuk menyesuaikan Perda nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah dikarenakan terbitnya Permenkeu tersebut. Pemko kemudian mengeluarkan kebijakan tidak melakukan pinjaman lagi, sehingga mengusulkan kepada DPRD Medan untuk mencabut Perda dimaksud. Partai Demokrat meminta pencabutan Perda Perda nomor 1 tahun 2013 tentang pinjaman daerah, haruslah melalui mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fraksi Hanura, PSI dan PPP

Fraksi Gabungan (Hanura, PSI, PPP) melalui juru bicranya Abdul Rani tidak memberikan pendapat dengan alasan bahwa pembahahasan Ranperda pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah secara prosedural tata aturan yang berlaku belum terpenuhi secara prosedural ini tidak bisa dilaksanakan. Kami dari Fraksi Hanura, PSI, PPP tidak memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan Raperda Pecabutan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah, karena belum ada finalisasinya dari Pansus yang membahas Ranperda.

Karena jumlah kehadiran anggota DPRD Kota Medan yang hanya 20 orang dari 50 anggota maka Rapat Paripurna di skors, dan Rapat Paripurna kembali dilanjutkan pada tanggal 1/12/2020 dengan mencabut skors rapat pada tanggal  30 November 2020.

Ketua DPRD Medan Hasyim,SE Menandatangani Pencabutan Peraturan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pinjaman Daerah

Pada Rapat Paripurna pada Selasa tanggal 1/12/2020 yang di hadiri seluruh Fraksi DPRD Medan dengan jumlah anggota dewan 36 orang baik yang berada dalam gedung maupun via teleconference dan 14 orang absen, dan sesuai dengan tata tertib DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 pasal 114 ayat 1 huruf B menyatakan dengan jumlah  kehadiran telah korum maka Rapat Paripurna ini sah. Fraksi Golkar dan Nasdem yang pada rapat tanggal 30/11/2020 juga hadir dan menyatakan setuju dengan pencabutan Perda nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah. (Fit/FM)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

+ 13 = 20