RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

  • Bagikan

Frekuensi media indonesia,com Bali

DENPASAR – Selasa, 7 September 2021 dilaksanakan kegiatan Rapat

Harmonisasi 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bangli Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan

Pasar dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan. Kegiatan Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum

dan HAM (Constantinus Kristomo) didampingi Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan

Hukum Produk Hukum Daerah Kanwil Kemenkumham Bali yang dihadiri oleh Perwakilan

dari Biro Hukum Provinsi Bali, Perwakilan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali,

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Bangli, Kabid Perdagangan, Kasubbag Perundang-undangan Sekretariat

Daerah Kabupaten Bangli, Kasi Ketersediaan dan Penyaluran serta Tim Perancang

Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Bali.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang￾Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

khususnya Pasal 58 ayat (2), menyatakan bahwa Pengharmonisasian, Pembulatan, dan

Pemantapan Konsepsi Rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari

Gubernur dikordinasikan oleh Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal

99A pada Bab Ketentuan Peralihan menyatakan bahwa kementerian atau lembaga yang

diberikan kewenangan belum terbentuk maka kewenangan tersebut dilaksanakan oleh

Kementerian Hukum dan HAM. Sejauh ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Bali telah melakukan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah di

Provinsi Bali sebanyak 37 Raperda.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Peraturan Daerah

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi

Pelayan Persampahan/Kebersihan dibentuk berdasarkan kewenangan atributif

Pemerintah Daerah sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

: terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Sedangkan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dibentuk

berdasarkan kewenangan atributif Pemerintah Daerah sesuai kewenangan yang

diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah. Secara Umum, Kedua Rancangan Peraturan Daerah

tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta

substansi Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah mengacu dan tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.(Donnox wong)

Penulis: Donnox wongEditor: Donnox w
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

50 + = 59