Proyek Reklamasi Kemenhub dan PT. Pelindo I Resahkan Nelayan Belawan

  • Bagikan
Reklamasi Pelindo I
Reklamasi Pelindo I

Frekuensimedia.com – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi B, Senin (21/1/2019) terkait proyek reklamasi Kementrian Perhubungan (Kemenhub) dan PT. Pelindo I daerah Belawan, Provinsi Sumatera Utara.

Rapat ini dipimpin Drs. H. Muhammad Yusuf, S.Pd.I (Fraksi PPP) selaku anggota Komisi B, Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B (Fraksi PDIP), H. Jumadi, S.Pd.I (Fraksi PPP), beberapa perwakilan nelayan, Otoritas Perhubungan Belawan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (Sumut) beserta awak media.

Pantauan dilokasi, pihak dari PT. Pelindo I Belawan tidak tampak, diduga sengaja mangkir meskipun sudah dikirimkan surat undangan yang dibuat oleh Wakil Rakyat Kota Medan. Sebagai pimpinan rapat, Muhammad Yusuf sangat menyesalkan ketidakhadirannya. Sesaat sebelum memulai rapat, ia sempat menelpon seseorang yang merupakan bagian dari Pelindo, namun tidak mendapatkan jawaban yang pasti untuk dapat berbicara dengan pimpinan Pelindo I.

Sesuai pengakuan seorang nelayan, ada dampak tidak baik yang ditimbulkan oleh proyek tersebut. Para nelayan juga merasa tindakaan ketidakadilan yang dilakukan kepada mereka.

” Kami, para nelayan yang mencari nafkah di perairan Belawan sangat merasakan dampaknya setelah pembangunan itu. Pertama yaitu pengorekan pasir meyebabkan abrasi yang sangat rentan timbul kepada masyarakat Belawan. Yang kedua, pengorekan alur baru yang berdampak ada nelayan pencari. Ketiga, menambah biaya abrasi nelayan untuk melaut, begitu ditutupnya alur, sehingga kami berputar untuk melaut yang menambah biaya abrasi melaut. Kami suda mengkaji kepada rekan-rekan nelayan yaitu membutuhkan bbm 1 liter. Jadi, kalau sebulan kami, kenalah 30 liter. Artinya,  kami menambah 200 ribu untuk menambah akibat reklamasi. Kami tetap tidak merintangi pembangunan tersebut, kami mau mencari keadilan, tapi kebohongan yang kami dapatkan,” kata Jalaluddin.

Tambahnya, Otoritas pelabuhan Belawan sempat meminta surat legalitas dan para nelayan telah melengkapinya sesuai yang diminta meskipun sudah terkena dampak.

” Sampai saat sekarang  tidak ada yang menanyakan kepada kami berapa biaya kerugian nelayan akibat pembangunan. Walaupun ini yang bangun BUMN, kami juga badan usaha milik keluarga tapi untuk kepentingan negara. Kami merasakan sudah 1 tahun 8 bulan penzoliman dan kebohongan-kebohongan yang kami dapat. Kami minta kepada anggota dewan, kalau ini tidak selesai, ada kemungkinan kami juga akan menutup alur pembangunan yang ada dipelabuhan Belawan, biar sama kita rasakan bagaimana alur nelayan ditutup. Kami meminta keadilan untuk kerugian kami selama ini berlayar.

Menurut Permen No.5 Tahun 2012, bahwa reklamasi harus wajib AMDAL dan memiliki ijin lingkungan. Hal tersebut dikatakan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup.

Dari hasil RDP ini, anggota DPRD Kota Medan akan membuat surat untuk pemanggilan (PT. Pelindo I Belawan) kembali dan menjadwalkan RDP selanjutnya di ruang Komisi B. ” Kita akan buat surat pemanggilan lagi untuk PT. Pelindo I Beawan untuk di RDP kan kembali,” pungkas Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B. (FM/01)

  • Bagikan