Parlindungan Sipahutar Minta Pemko Jangan Persulit Bantuan Warga Kurang Mampu

  • Bagikan
Parlindungan melaksanakan reses 2021, Senin (10/5) di lapangan Jalan Belat Gang Mesjid, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung

Frekuensi Media – Seketaris Fraksi P Demokrat DPRD Medan Parlindungan Sipahutar SH MH dalam resesnya meminta kepada Pemko Medan agar jangan mempersulit kebutuhan dasar warga kurang mampu. Seperti BPJS PBI dan bantuan-bantuan dari pemerintah. Pasalnya, dampak dari pandemi Covid-19 perekonimian masyarakat jadi terganggu.

“Pemerintah harus lebih memprioritaskan bantuan-bantuan itu kepada masyarakat, agar yang terdampak Covid bisa pulih kembali. Sehingga perkonomian mereka terbantu untuk memulai kehidupannya dan tidak ada lagi kendala-kendala sosial yang timbul di masyarakat,” kata Parlindungan pada reses masa sidang ketiga tahun kedua, tahun anggaran 2021, Senin (10/5) di lapangan Jalan Belat Gang Mesjid, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung.

Bantuan-bantuan tersebut kata Parlin seperti bantuan langsung tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), raskin dan kebutuhan lainnya bagi warga kurang mampu. Anggota Komisi A ini meminta agar prosedur mendapatkan bantuan itu dipermudah oleh Pemko melalui yang diproses oleh Kepling, Lurah dan DInas Sosial.

Seperti yang diungkapkan perwakilan dari Dinas Sosial Pemko Medan M Iqbal Prasetya yang mengatakan bahwa masyarakat masuk menjadi program PKH tidak karena mendaftar. Tapi pendataan dari Kepling dan diserahkan ke Dinas Sosial kemudian diserahkan ke Kementerian Sosial RI, laluKementerianlah memverifikasi apakah keluarga tersebut masuk program PKH.

Parlindungan Sipahutar memaklumi prosedur berjenjang yang dilakukan aparatur Pemko Medan dan dewan tidak bisa mengintervensinya. Tapi prosedur dalam memperoleh bantuan pemerintah itu jangan dipersulit, dipermudah saja. “Namanya orang butuh bantuan yah dipermudalah, karena itu adalah stimulus dari pemerintah kepada masyarakat akibat Covid mengakibatkan usaha orang terganggu. Maka berilah masyarakat itu senang dan nyaman agar kehidupan mereka lebih baik lagi,” terangnya.

Lewat Reses tersebut dia meminta kepada Pemko, khususnya Dinas Sosial jangan memperumit urusan bantuan pemerintah kepada masyarakat dengan berbagai macam birokrasi yang membuat rakyat jadi bingung. Meski kata pihak DInas Sosial untuk menjadi peserta PKH tidak lewat proses mendaftar, itu sah-sah saja. Tapi secara kasat mata bisa dilihat siapa yang benar-benar miskin dan layak mendapatkan bantuan tersebut.

“Kepling kan sudah tahu siapa saja warganya yang miskin, gak usah diajari lagi. Ini bukan pekerjaan yang rumit untuk mendatanya. Kepling pasti tahu siapa di lingkungannya yang sangat membutuhkan, jangan pula pada akhirnya, orang yang dianggap mampu justru mendapat bantuan pemerintah, sedangkan yang miskin tidak tercover. Dewan bukan tidak membenarkan sebuah prosedur, tapi lakukanlah pendataan dengan kejujuran, sehingga tidak ada warga yang kecewa,” tegasnya. (FM)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

3 + 2 =