Lurah Petisah Tengah Mangkir Panggilan Dewan.

  • Bagikan
RDP Komisi A

Dituding Pungli Urus Domisili.

RDP Komisi A
RDP Komisi A
frekuensimedia.com – Ketua Komisi A DPRD Medan Ratna Sitepu menyesalkan sikap Lurah Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, M Agha Novrian yang mangkir dalam panggilan DPRD Medan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyahuti pengaduan masyarakat terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan Lurah.
Namun, kendati tidak dihadiri Agha Novrian, RDP tetap dilaksanakan di ruang komisi A, Kamis (4/6). Rapat ini dipimpin Ketua Komisi A DPRD Medan, Ratna Sitepu didampingi, Andi Lumbangaol, Waginto dan Asmui Lubis. Selain itu, juga dihadiri Kepala Ispektorat Pemko Medan Farid Wajedi serta masyarakat pengadu Jeri, Brando, Rahmadsyah dan Muda.
“Jika memang surat panggilan sampai ke tangan Lurah, tapi tidak berkenan hadir saat ini, Sama halnya pelecehan terhadap lembaga DPRD Medan. Sangat kita sayangkan. Kita tetap jadwalkan pemanggilan ke dua, jika mangkir lagi kita panggil paksa, karena aturannya ada,” tegas Ratna.
Saat RDP digelar, sejumlah kebobrokan dan dugaan pungli yang kerap dilakukan Lurah Petisah Tengah ikut dibeberkan masyarakat pengadu. Bahkan ada rekaman suara obrolan yang diduga M Agha sedang menetapkan biaya urusan domilisi PT yakni Rp 2,5 jt dan untuk CV sebesar Rp 2 jt.
Seperti yang disampaikan warga Brando, Lurah Medan Petisah pernah membongkar plank reklame usaha toko penunjuk arah secara sepihak karena tidak memberikan sejumlah uang ke pihak Kelurahan.Bukan itu saja, sama halnya Jery tidak diberikan surat izin domisili usaha karena tidak memberikan upeti. Sedangkan Muda, mengaku diminta Lurah sebesar Rp 1,5 jt untuk membayar surat izin domisili.
Kepala Inspektorat Pemko Medan Farid Wajedi menyebutkan, pihaknya akan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Selanjutnya akan mengeluarkan surat peringatan kepada Lurah. “Lurah harus mengayomi masyarakat, bukan sebaliknya meresahkan,” tandas Farid.
Sementara itu, Waginto meminta Walikota Medan supaya segera menyikapi dugaan pungli yang di lakukan Lurah Petisah Tengah. “Kita tidak setuju Lurah yang menjadi penghambat pelaku usaha mengembangkan usahanya”, sebut Waginto.
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi A Ratna Sitepu mendesak Kepala Inspektorat Pemko Medan Farid Wajedi supaya melakukan pertimbangan terhadap kinerja M.Agha. “Lurah itu seharusnya mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan menciptakan suasana kondusif di masyarakat,” pinta Ratna.(Franky)
  • Bagikan