SUMUT  

LSIPHI Berdiri Dalam Tegakan Hukum NKRI

 

frekuensimedia.com – Menimbang semakin kronisnya pelanggaran dan penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta ini, tak mengurungkan niat sejumlah kalangan dan aktifis untuk mendirikan lembaga serta organisasi masyarakat lainnya yang dapat berperan aktif mendorong tegaknya paraturan dan terjaminnya kepastian hukum.

Mengikuti jejak para pendahulu lainnya, Lembaga Sentral Informasi Pelanggaran Hukum Indonesia (LSIPHI) akhirnyapun didirikan untuk ikut berperan serta dan aktif dalam menciptakan kepastian serta tegaknya hukum ditengah-tengah masyarakat.

Usai melakukan penandatangan pendirian akte LSIPHI tersebut yang dilaksanakan, dikantor Notaris, Yanti Oktavia Syafitri SH, Senin (19/10/15), Jerynike Panjaitan SH yang nantinya duduk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSIPHI berharap agar Lembaga yang sudah terbentuk dan berdiri ini dapat bermanfaat bagi kalangan masyarakat luas khususnya bagi masyarakat yang selama ini sering mendapatkan kriminalisasi hukum.

“Kedepan LSIPHI ini juga akan kita bentuk tim advokasi yang berada dibawah koordinator Ketua Divisi Perbantuan Hukum yang bertujuan membela kepentingan masyarakat kecil yang sering mendapatkan kriminalisasi hukum,” tegas Jery.

Ditambahkan, selain ikut berperan serta dalam melakukan penegakan hukum demi terciptanya kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, LSIPHI juga diharapkan kedepan bisa menjadi “motorik” yang ikut berperan serta memberantas tindak pidana korupsi serta penyelewengan hukum lainnya yang dilakoni baik oleh pemerintah maupun swasta.

“Untuk itu kedepan saya berharap agar semua jajaran, Kepala Divisi serta Ketua DPD dan DPC yang nantinya terbentuk dapat bekerjasama dengan baik dan profesional dalam memberikan laporan pulbaket penyimpangan dan pelanggaran hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat,” ujar Jery.

Intinya lanjut pemuda yang juga mantan aktifis serta koordinator mahasiswa PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia)

DPC Kota Medan ini, harus ada “benang merah” atau bukti permulaan yang cukup untuk kemudian dijadikan acuan dasar laporan LSIPHI.

“Jadi jangan asal-asalan saja. Jika ada informasi yang masuk atau mencuat nantinya, harus benar-benar dilakukan pendalaman yang kuat. Nah untuk melakukan pendalaman itu juga nantinya akan kita bentuk tim tambahan investigasi yang berada dibawah koordinator Kepala Divisi Investigasi,” tandas Jery seraya berharap, tidak hanya informasi yang masuk saja nantinya dikembangkan, namun tim investigasi juga diharapkan dapat memberikan laporan temuan yang bisa dijadikan acuan pergerakan roda organisasi.

Dalam kesempatan tersebut juga, Amru Hasibuan SE selaku pendiri sekaligus Ketua Umum LSIPHI, yang didampingi, pendiri-pendiri lainnya, Ahmad Aulia ST (Sekjen DPP), Rudi Silitonga ST (Kepala Divisi Investigasi) dan Irsan Hasibuan Amd (Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan), berharap dengan adanya tambahan roda pergerakan organisasi ditengah-tengah masyarakat ini khususnya LSIPHI dapat membuat penegakan hukum bisa lebih optimal.

“Memang bila dilihat pada zaman sekarang ini penegakan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum sangatlah memprihatinkan. Semoga dengan adanya komitment yang kuat serta kebersamaan ditengah-tengah jajaran LSIPHI serta adanya koordinasinya yang baik antar lembaga nantinya dapat membuat penegakan hukum bisa menjadi lebih optimal dan dapat menjamin adanya kepastian hukum,” pungkas Amru sembari menguatkan tekad agar seluruh jajaran LSIPHI nantinya dapat membentuk kerjasama yang baik serta dapat bertindak secara profesional dalam melakukan penegakan hukum. (David)