Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali membuka Kegiatan Sosialisasi Surat Keterangan Keimigrasian dan Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas.

  • Bagikan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali (Jamaruli Manihuruk) membuka Kegiatan Sosialisasi Surat Keterangan Keimigrasian dan Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas

Frekuensi Media.com Bali

Ubud,Kamis,17 Juni 2021-Bertempat di Hotel Padma Resort Ubud Bali, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali (Jamaruli Manihuruk) membuka Kegiatan Sosialisasi Surat Keterangan Keimigrasian dan Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas. Hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Izin Tinggal Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi (Pramella Yunidar Pasaribu), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Constantinus Kristomo), dan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (Ni Luh Lely Sriadi) yang sekaligus menjadi narasumber, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Imigrasi, Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali, Perwakilan Forkompinda Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar, Perwakilan Kementerian Agama Kota Denpasar, Perwakilan dari Kecamatan Ubud, Pengurus Perkawinan Campuran Wilayah Bali serta Perwakilan dari Mahasiswa.

Kasubdit Status Keimigrasian dan Kewarganegaraan Direktorat Jenderal Imigrasi (Nurhudi) selaku Ketua Pelaksana Kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini dilatarbelakangi dengan maraknya Warga Negara Asing yang tinggal dan melakukan perkawinan dengan pasangan yang berkewarganegaraan Indonesia. Selain itu tujuan dari sosialisasi ini untuk menyampaikan peraturan serta kebijakan yang berlaku terkait dengan masalah Keimigrasian. Beliau juga memohon partisipasi dari Peserta Kegiatan untuk dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan Keimigrasian kedepan.

Foto Kegiatan Acara

 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali (Jamaruli Manihuruk) dalam sambutannya menyampaikan bahwa pentingnya beberapa permasalahan khususnya dalam menangani permasalahan anak berkewarganegaraan ganda. Di negara Indonesia, status kewarganegaraan ganda masih diberlakukan secara terbatas yaitu pada anak dari status perkawinan campuran. Dalam kasus perkawinan campuran, baik Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia (UU Kewarganegaraan Lama) maupun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia (UU Kewarganegaraan Baru), status kewarganegaraan Indonesia tidak diberikan secara langsung namun mereka wajib mengajukan permohonan resmi sesuai peraturan yang berlaku. Beliau menghimbau kepada peserta sosialisasi apabila memiliki anak hasil perkawinan campuran agar pada saat mereka genap berusia 18 sampai 21 tahun anak tersebut dapat memilih kewarganegaraan sesuai dengan kehendaknya. Diakhir sambutannya beliau berharap agar para peserta sosialisasi dapat aktif dalam diskusi dan bersama-sama dapat semakin memahami perihal Surat Keterangan Keimigrasian dan asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas.(Donnox Wong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

8 + 2 =