Kakanwil Kemenkumham Bali Menjadi Saksi Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali Dengan 11 UPT di Jajaran Kanwil Kemenkumham Bali

  • Bagikan
Bersama Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bapak Jamaruli Manihuruk,Menjadi saksi dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama(PKS) antara Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali dengan 11 Unit Pelaksana Teknis(UPT) yang ada di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali

Frekuensi Media.com Bali

Denpasar,Kamis 3 Juni 2021- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali (Jamaruli Manihuruk) menjadi saksi dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama(PKS) antara Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali dengan 11 Unit Pelaksana Teknis(UPT) yang ada di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan,Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas llA Bangli, Lembaha Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara, Balai Pemasyarakatan Kelas ll Denpasar, dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Denpasar. Bertempat di Kantor Ombudsman Perwakilan Bali prosesi penandatanganan PKS dilakukan masing-masing Kepala UPT dan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali(Umar Ibnu AlKhatab), serta disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dan dua anggota Ombudsman Republik Indonesia yaitu Bapak Johanes Widijantoro dan Bapak Jemsly Hutabarat. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali menyampaikan bahwa penandatanganan PKS ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya pada bulan Maret hal yang sama telah dilaksanakan dengan 3 UPT Kanwil Kemenkumham Bali, beliau memberikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham Bali yang sangat Responsif dan Kooperatif selama ini, PKS Ini merupakan turunan dari hasil  pertemuan Kolaboratif antara Ombudsman Republik Indonesia dan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2018.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali Dengan 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Sementara itu pada kesempatan tersebut kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan PKS dengan Ombudsman ini merupakan hal yang sangat penting untuk menunjukkan komitmen kita dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sekaligus menjadi pembuktian pada diri kita tidak pernah melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan, meskipun Kanwil Kemenkumham Bali telah memiliki pengwas internal seperti inspektorat,namun yang menjadi barometer dan diakui masyarakat selama ini adalah Lembaga Negara yang independen seperti Ombudsman.

Ombudsman Republik Indonesia percaya bahwa UPT di Jajaran Kanwil Kemenkumham Bali dengan kesungguhan hati dan keseriusan akan mengimplementasi kan segala komitmen yang tertuang dalam perjanjian kerjasama ini dalam realitas kita menjalankan tanggung jawab pemenuhan pelayanan kepada publik.(Donnox Wong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

+ 71 = 77