Haris: Sistem Zonasi Lewat PPDB Online Buat Stress Orangtua Murid

  • Bagikan
Haris Kelana Damanik

Frekuensi Media – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online untuk tingkat sekolah menengah pertama negeri (SMPN) dan sekolah menengah atas negeri (SMAN/Sederajat). Namun, pelaksanaan penerimaan siswa/siswi baru di sekolah milik pemerintah tersebut telah membuat banyak orangtua stress, dan bingung dengan nasib kelanjutan pendidikan anak-anaknya.

Betapa tidak, mereka (orangtua-red) dipaksa untuk melek teknologi, karena harus mendaftarkan anaknya secara online. Harus membuka akun dan terus memantau setiap saat pergerakan nilai di jalur yang dipilihnya. Ada jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur afirmasi dan perpindahan orangtua.

Baik dijenjang SMP Negeri ataupun SMA Negeri semuanya menerapkan sistem PPDB secara online. Belum lagi dengan sistem zonasi yang menyebabkan sejumlah calon siswa dari beberapa desa tidak bisa masuk ke sekolah yang diidam-idamkan atau di favoritkan.

Dan bahkan ada yang beberapa desa yang calon peserta didiknya dipastikan tidak bisa masuk kesekolah negeri, karena lokasi sekolah jauh dari tempat tinggal, meski berada dalam satu zonasi.
Sungguh ironi, belum lagi persyaratan lain, yang membuat pusing kepala sejumlah orangtua.

Demikian diutarakan oleh wakil rakyat yang duduk di komisi II DPRD kota Medan, Haris Kelana Damanik kepada wartawan menanggapi sistem penerimaan siswa baru yang dinilai telah merumitkan para orangtua siswa, Rabu, (7/7).

Dikatakan oleh Politisi dari Partai Gerindra Kota Medan asal Dapil II ini, sistem PPDB online untuk jalur sekolah negeri dinilai telah memberatkan dan membuat para orangtua stress.

“Ada banyak calon siswa yang tidak dapat masuk ke sekolah negeri pilihannya diakibatkan gagal seleksi zonasi. Padahal lokasi sekolah tidak begitu jauh dari rumah siswa namun akibat seleksi jarak membuat anak murid tersebut harus gagal masuk kesekolah tersebut. Ini sangat memprihatinkan sekali, apalagi jumlah sekolah menengah atas pertama (SMPN) dan menengah negeri (SMAN) tidak banyak di satu kecamatan,”jelas Haris.

Sistem Zonasi pada PPDB Online yang ditetapkan oleh pemerintah telah memunculkan plus dan minus. Tujuan Zonasi antara lain adalah adanya pemerataan pendidikan di masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat yang rumah nya berada di sekitar sekolah, tetapi tidak dapat masuk sekolah tersebut karena kalah dari peserta didik yang nilainya lebih tinggi.

Selain itu juga untuk memutus mitos adanya sekolah favorit atau sekolah nomor satu di satu daerah. Karena peserta didik dengan SDM yang unggul akan terkumpul di sekolah favorit dan nomor satu didaerah tersebut, sementara sekolah yang lain, hanya mendapat SDM sisa dari mereka yang tidak berhasil masuk ke sekolah favorit.

“Sisi minus dari sistem zonasi dan PPDB Online ini, seperti yang dikeluhkan para orangtua, Beberapa kriteria penilaian sangat aneh dan tidak masuk akal bagi orangtua yang ingin anaknya mendapatkan  pendidikan terbaik. Beberapa kelemahan sistem zonasi antara lain sebagai berikut: Mereka yang rumahnya jauh dari sekolah, semakin kecil peluangnya untuk masuk ke sekolah negeri, meski dalam satu kecamatan. Bagaimana dengan peserta didik yang di kecamatan tersebut tidak ada sekolah negeri?. tentu ini harus segera dicarikan solusi oleh pemerintah, dan pemerintah harus mendirikan sekolah yang dekat dengan masyarakat,dan tidak hanya di pusat-pusat kota saja,”terang Haris.

Beberapa persyaratan dalam PPDB Online ini juga menimbulkan kecurangan atau pemalsuan data, karena mereka berusaha agar anak-anaknya bisa masuk ke sekolah yang di inginkan. Misalnya membuat alamat rumah yang dekat dengan sekolah. Begitu juga dengan membuat piagam atau sertifikat sebanyak mungkin, agar mendapat penambahan nilai dalam jalur prestasi.

Dan yang lebih membuat protes orangtua siswa bertambah lagi yakni, adaya penambahan poin yang lebih tinggi bagi calon siswa yang usianya lebih tua. Bagi masyarakat, ketika ada calon siswa yang usianya lebih tua, maka dipastikan mereka sering tertinggal kelas atau pernah tidak sekolah selama beberapa tahun belakangan, sementara mereka yang sejak dini punya kemampuan akademik, justru tidak mendapatkan nilai sama sekali. “Hanya karena mereka lebih muda, bahkan di jenjang SD, mereka yang belum berusia 6 Tahun, tidak boleh masuk SD.

“Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah ini,tentu membuat orangtua stress dan bingung. Pemerintah seharusnya sebelum menentukan kebijakan, membicarakan terlebih dahulu dengan masyarakat, dengan calon orangtua calon siswa, atau juga dibicarakan terlebih dahulu dengan wakil-wakil rakyat yang berada di DPR/DPRD termasuk juga komite sekolah juga diajak bicara,”ucapnya.

Sambungnya lagi, seringkali, kebijakan pemerintah langsung diterapkan, kemudian dilakukan protes da dikeluhkan masyarakat baru dievaluasi atau dibatalkan sama sekali.
“Seperti PPDB tahun ini, dimana setelah banyak keluhan dan protes dari orangtua baru didengar dan di evaluasi. Sementara batas PPDB online sudah habis. FM

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

23 + = 27