Haris: Perda KIBBLA Untuk Melindungi Ibu Hamil, Bayi Dan Balita

  • Bagikan
Haris Kelana Damanik
Frekuensi Media – Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir Bayi dan Balita (KIBBLA) diharapkan bisa maksimal dilaksanakan sebagai upaya melindungi generasi di Kota Medan. Perda yang disahkan pada Juli 2009 ini masih belum sepenuhnya dipahami dan dirasakan warga Kota Medan terutama terkait perlindungan Ibu hamil dan bayi baru lahir.
Menurut Wakil Rakyat dari Dapil 2 Kota Medan, Haris Kelana Damanik, Perda ini sejatinya merupakan perlindungan bagi generasi penerus khusus di Kota Medan. Perda ini menjadi bukti keberpihakan dan kepedulian pemerintah akan kesehatan generasi penerus.
Hal ini diutarakan oleh politisi dari partai Gerindra kota Medan ini, saat pelaksanaan sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 2009 terkait KIBBLA di Jalan Ileng Gg Nangka Lingkungan 2 Kel Rengas Pulo Medan Marelan, Sabtu (10/7/2021).
Haris Kelana Damanik, ST yang duduk di komisi 2 menjelaskan, dalam perda tersebut diatur dengan jelas apa tujuan dibentuknya perda dan apa saja yang bisa didapatkan masyarakat terutama ibu hamil. Seperti tertera pada pasal tiga, tujuan dibentuknya perda ini salah satunya adalah terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan bayi serta anak balita.
” Dengan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir Bayi dan Balita (KIBBLA) diharapkan bisa maksimal dilaksanakan sebagai upaya melindungi generasi di Kota Medan. Perda yang disahkan pada Juli 2009 ini masih belum sepenuhnya dipahami dan dirasakan warga Kota Medan terutama terkait perlindungan Ibu hamil dan bayi baru lahir,”jelas Haris.
Sambung Haris lagi, Perda ini sejatinya merupakan perlindungan bagi generasi penerus khusus di Kota Medan.
“Dalam perda tersebut diatur dengan jelas apa tujuan dibentuknya perda dan apa saja yang bisa didapatkan masyarakat terutama ibu hamil. Seperti tertera pada pasal 3, tujuan dibentuknya perda ini salah satunya adalah terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan bayi serta anak balita,”ucapnya.
Dalam Perda ini juga tambahnya, diatur dengan jelas apa yang menjadi hak setiap ibu di Kota Medan. Seperti tercantum pada pasal 4 diatur sejumlah hak yang bisa diterima oleh setiap ibu hamil di Kota Medan di antaranya, mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan, mendapatkan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih dan bersih, mendapat pelayanan kesehatan masa nifas, penanganan kesulitan persalinan, mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu, menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki sertifikasi, mendapatkan asupan makanan yang bergizi dan cukup kalori bagi ibu yang memberikan ASI eksklusif dan ASI sampai anak berusia dua tahun terutama bagi ibu dari keluarga miskin.
Tidak hanya itu, pada pasal 5 dan pasal 6 diatur dengan jelas setiap anak baru lahir berhak mendapatkan sejumlah pelayanan kesehatan seperti imunisasi dasar ASI, Air Susu Kolustrum dan lainnya termasuk kondisi lingkungan.
Dalam Perda ini juga diatur dengan tegas soal kewajiban penyedia jasa pelayanan medis, kewajiban masyarakat dan pemerintah.
Selain soal hak dan kewajiban, diatur juga soal Sanski yang akan dilakukan pemerintah terhadap penyedia jasa pelayanan medis yang melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi administratif atau teguran hingga pencabutan izin.
Perda yang berisi 11 BAB dan 42 Pasal ini berisi aturan tegas soal perlindungan untuk ibu hamil, bayi baru lahir, bayi dan Balita serta pengaturan soal penyedia jasa pelayanan medis.
Seperti soal Inisiasi Menyusui Dini (IMD) ada kesan si ibu dihalang-halangi. Dalam banyak kasus, ibu melahirkan dipaksa untuk menggunakan susu formula padahal dalam aturan IMD merupakan keharusan.
“Ada kesan dipaksa menggunakan susu formula, ini banyak terjadi di berbagai klinik,”ungkapnya.
Dalam banyak kasus, ibu melahirkan dipaksa untuk menggunakan susu formula padahal dalam aturan IMD merupakan keharusan. Ada kesan dipaksa menggunakan susu formula, ini banyak terjadi di berbagai klinik jelasnya seraya mengatakan dengan sosialisasi ini kami jadi mengerti dengan aturan ini
 
Haris juga menambahkan tentang  UU Kesehatan No 36 Tahun 2009, Pasal 32 ayat 2, memang sudah mengatur bahwa RS tidak  boleh menolak pasien.
“Bunyi pasal tersebut, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik RS Pemerintah maupun RS Swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Lalu diikuti pasal 190 ayat 1 UU yang sama,” terangnya. FM
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

− 3 = 4