Haris Kelana Damanik Minta RSU Permata Bunda Bayarkan Gaji Karyawan dan Kedepankan Mutu Pelayanan

  • Bagikan
RDP Komisi II DPRD Kota Medan, Selasa (22/6/2021).

Frekuensi Media – Buntut dari perselisihan hubungan antara karyawan dengan pihak Rumah Sakit Bunda Thamrin, melanjut pada aksi demo yang dilakukan oleh ratusan pegawai dan karyawan rumah sakit Permata Bunda baru-baru ini, dimana sempat viral dibeberapa stasiun TV Nasional, akhirnya sampai ke Komisi II DPRD Kota Medan, Selasa (22/6/2021).

Usai mengikuti rapat dengar pendapat antara komisi II DPRD Medan dan Disnaker Medan, bersama pihak perwakilan dri rumah sakit permata bunda dan perwakilan karyawan, Haris Kelana Damanik mengatakan jalan terbaik agar citra rumah sakit Permata Bunda kembali bersih, adalah dengan membayarkan gaji para karyawannya yang belum dibayarkan sampai saat ini.Tadi kita sama-sama mendengarkan alasan dari pihak perwakilan rumah sakit Permata Bunda, Helmi Sahputra yang menyebutkan adanya persaingan antara pemilik rumah sakit di daerah tersebut adalah berlebihan. Sebab, rumah sakit itu paling mendasar adalah mengedepankan pelayanan dari pada bisnis.

“Jika pelayanan rumah sakit baik, mustahil masyarakat lari. Jadi bagaimana rumah sakit bisa semakin bagus, sementara citra dan nama baiknya saja sudah buruk akibat di demo oleh karyawannya baru-baru ini. Ini terlebih dahulu yang harus dibersihkan. Caranya, ya bayarkan gaji ataupun pesangon pegawai dan karyawan lantas di ikuti oleh perbaikan manajemennya,”terang politisi dari Partai Gerindra Kota Medan ini.Sambung Haris, saat ini, ditengah pandemi Covid-19 saat ini, pihak rumah sakit bukan malah seolah buang badan dengan menyalahkan keadaan rumah sakit. Tapi bagaimana untuk mencari solusi agar karyawan dapat menerima gaji sambil pelayanan dirumah sakit turut ditingkatkan.

Usulan dari pihak Rumah Sakit Permata Bunda yang menyebutkan akan menjadikan rumah sakit rujukan bagi pasien Covid-19 bukanlah solusi terbaik, apalagi masih ada karyawan yang hak-haknya belum terpenuhi. “Jadi nama baik dan citra rumah sakit dimata karyawan dan masyarakat dulu yang harus di kembalikan terlebih dahulu, baru kita nanti bisa bantu jika memang harus dijadikan Rumah Sakit rujukan Covid-19,”ujarnya.

Anggota legislatif dari Dapil II Kota Medan inipun berharap, ada solusi dan jalan keluar dari pihak rumah sakit. Seperti yang barusan tadi dituturkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajuddin Sagala yang ikut hadir di sela-sela pelaksanaan RDP bersama dengan pihak rumah sakit, dimana diketahui akan segera membayarkan gaji para karyawan rumah sakit yang berjumlah 210 orang karyawan.

“Kita berharap ada niat baik dari pihak atau owner rumah sakit Bunda Harapan yang selama ini dikenal sebagai rumah sakit muslim yang sudah berdiri cukup lama di kota Medan,”tutupnya.

Sementara itu, sebelumnya saat pelaksanaan RDP, sekretaris rumah sakit, Helmi S Putra mengatakan, saat itu pihak rumah sakit sedang berusaha mencari pinjaman untuk membayarkan minimal 2 bulan gaji para karyawannya. “Setelah pinjaman dapat, kami akan segera membayarkan gaji para karyawan,”ujarnya.

Diakhir rapat komisi II DPRD Medan yang di pimpin oleh Ketua Komisi, Suriyanto dan dihadiri oleh anggota komisi lainnya seperti Drs.Wong Chun Sen Tarigan, Dhiaul Hayati, Sudari, Afif Abdillah sepakat akan membantu pihak rumah sakit Permata Bunda dalam proses pengajuan sebagai rumah sakit rujukan bagi pasien Covid-19. Meski saat itu Afif Abdillah mengatakan bahwa ada beberapa dokter yang kurang setuju rumah sakit dijadikan sebagai rujukan bagi pasien Covid-19 dengan alasan menjaga kesehatan para Nakes. (FM)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

+ 84 = 89