Hanya Aksesoris,Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Diusulkan Untuk Dibubarkan

  • Bagikan

 

bawaslu

frekuensimedia.com – DPR melalui Komisi II dan Komisi III DPR, berkomitmen untuk memperkuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang baru-baru ini kembali diusulkan untuk dibubarkan. Dikarenakan, perannya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 dinilai hanya sebagai aksesoris semata, tak terlihat.

Padahal, peran Bawaslu juga dinilai sangat vital dalam menyukseskan pesta demokrasi itu.

Demikian dikatakan oleh Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarulzaman, dan Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin, dalam Rapat Konsultasi bersama pimpinan DPR, pimpinan fraksi, pimpinan komisi II dan III DPR dengan Wakil Ketua MK, Mendagri, KPU, dan Bawaslu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Senin 6 Juli 2015.

“Tidak ada menghendaki Bawaslu hanya sebagai aksesoris pilkada, tapi kita hendaki Bawaslu/Panwaslu perlu diperkuat. Saya juga minta Panwaslu sampai level paling bawah dididik dengan benar,” kata Rambe Kamarulzaman.

Sebelumnya, dalam rapat konsultasi yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon ini, Ketua Bawaslu, Muhammad, menyayangkan adanya anggota dewan maupun kalangan LSM yang menyatakan bahwa Bawaslu hanya sebagai aksesoris pilkada.

“Kami menyayangkan ada yang menyatakan Bawaslu sebagai aksesoris pilkada,” kata Muhammad.

Padahal, kata Muhammad, pihaknya saat ini sudah melakukan pemetaan titik rawan hasil evaluasi pilkada, pileg, pilpres sebelumnya. Salah satu yang menjadi titik rawan dan tren modus baru yakni abuse of power seperti konflik kepentingan pilkada, birokrasi, PNS, APBD, potensi kelompok petahanan menggunakan fasilitas negara secara tidak benar.

“Bimbingan teknis (bimtek) tingkat desa dan kelurahan serta rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder mengenai daerah rawan di 100 titik kabupatan/kota yang menghadirkan parpol, ormas dan lainnya untuk menyamakan visi pilkada serentak dan memberikan pencegahan,” papar dia.

Selain itu, dia mengaku jajarannya tengah mempersiapkan internal pengawasan pilkada. Juga membuat 10 peraturan Bawaslu. (Kontra)

  • Bagikan