Thursday , 4 March 2021
Home / DPRD Kota Medan / Fraksi PDIP Setuju Ranperda Pencabutan Perda Kota Medan No. 1 Tahun 2013 Tentang Pinjaman Daerah

Fraksi PDIP Setuju Ranperda Pencabutan Perda Kota Medan No. 1 Tahun 2013 Tentang Pinjaman Daerah

Edward Hutabarat

Frekuensi Media – Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang dipimpin oleh  ketua DPRD Hasyim SE , dihadiri Pjs. Wali Kota Medan Ir. Arief Sudarto Trinughroho MT Plt. Sekwan DPRD Medan,Hj. Alida, SH, dan anggota DPRD dalam rangka penandatanganan dan  pengambilan keputusan sekaligus persetujuan bersama dengan kepala daerah atas Ranperda tentang pencabutan peraturan daerah Kota Medan nomor 1 Tahun 2013 tentang pinjaman daerah pada hari Selasa (1/12/2020) di Kantor DPRD Kota Medan jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan.Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Edward Hutabarat menyampaikan beberapa tanggapan, pendapat dan saran-saran atas Ranperda sebagai berikut:

Praksi PDI Perjuangan mengapresiasi kinerja Pansus yang telah melakukan pembahasan pencabutan Ranperda ini dengan tepat waktu kalaupun dalam kondisi pandemi covid-19 sedang mewabah hingga saat ini atas kerja keras pansus, maka pengembalan keputasan serta persetujuan bersama antara pemerintah kota Medan dan lembaga DPRD kota Medan atas ranperda pencabutan perda nomor 1 tahun 2013 tentang pinjaman daerah dapat dilaksanakan.

Kelanjutan pembangunan Privat Wings Build Rumah Sakit dr. Pirngadi Medan dan pembangunan pasar tradisional Jalan Jawa Belawan, harpkan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana sebelumnya, sehingga peningkatan kualitas pelayanan kesahatan serta peningkatan perkonomian rakyat melaului pembangunan Pasar-pasar tradisional di Kota Medan dan tetap terlaksanakan sebagaimana diharapkan.

Seiring dengan pekembangan kebijakan dan regulasi pemerintah pusat dengan terbitnya peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 232/pmk.06/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang pelaksanaan pengalihan investasi pemerintah dalam pusat menjadi peyertaan modal negara pada perusahaan perseroan (persero) PT.Sarana Multi infrastruktur dapat mendorong pemerintah daerah termasuk pemerintah kota Medan dalam meningkatan investasi pemerintah pusat di kota Medan melalui skema pembiayaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Fraksi PDI perjuangan kota Medan mendukung sepenuhnya pencabutan Perda kota Medan nomor 1 tahun 2013 tentang pinjaman daerah. (FM)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 + = 7