Sunday , 24 January 2021
Home / DPRD Kota Medan / Fraksi Gerindra Setuju Pencabutan Perda Kota Medan No.1 Tahun 2013 Tentaang Pinjaman Daerah.

Fraksi Gerindra Setuju Pencabutan Perda Kota Medan No.1 Tahun 2013 Tentaang Pinjaman Daerah.

Pjs Wali Kota Medan Ir Arief Sudarto Trinughroho MT, menandatangani Pengesahan Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 tantang Pinjaman Daerah.

Frekuensi Media – Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Haris Kalana Damanik menyatakan setuju dengan pencabutan Perda kota Medan nomor 1 tahun 2013 tentang pinjaman daerah, dan pemko Medan telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak melanjutkan pinjaman daerah tersebut. Adapun jenis pinjaman yang diatur dalam peraturan daerah kota Medan nomor 1 tahun 2013 tentang pinjaman daerah meliputi :
1.Pembangunan 3 (tiga) pasar tradisional dengan pinjaman sebesar Rp. 77.600.000.000 (tujuh puluh tujuh milyar enam ratus juta rupiah)
2.pembagunan privat wings rsu dr. pirngadi medan, dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh Milyar rupiah).

Fraksi Gerindra berpendapat bahwa pembiayaan pemerintah daerah adalah fasilitas pembiayaan infrastruktur yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung percepatan penyediaan infrastruktur dasar maupun sosial dengan jangka waktu pembiayaan menengah dan panjang. Fasilitas ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk percepatan pembangunan infrastruktur di daerah karena pada dasarnya pinjaman daerah tersebut bermanfaat untuk:

1.Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah
2.Percerpatan penyediaan pelayanan publik
3.Berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah
4.Berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah

Banyak daerah tidak teliti dalam melakukan proses mengajukan pinjaman , pinjaman harus meminta persetujuan dari DPRD sebab jika hanya mengandalkan APBD kemungkinan besar daerah tersebut dapat tertinggal. Sementara daerah-daerah lain yang pembangunan infrastrukturnya lebih maju dan baik.

Pinjaman daerah memiliki batas maksimal anggaran namun pemerintah daerah juga bisa meminta toleransi batas maksimal pinjamn jika mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan sehingga pemerintah mendukung daerah-daerah yang memnpunyai kemauan untuk melakukan pembangunan infrastruktur di daerahnya.

Menurut pendapat fraksi Gerindra bahwa infrastruktur yang dibangun harus melakukan pertimbangan nilai ekonomi sehingga dapat memberikan penghasilan dan dapat menutupi pembayaran pokok dan bunga terhadap pinjaman daerah tersebut.

Pinjaman yang ditanggung oleh pemerintah daerah memerlukan pertimbangan yang sangat teliti dalam memutuskan penggunaan dana tersebut untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut. dengan demikian nantinya pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan lancar dan dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional.

Fraksi partai Gerindra menyampaikan catatan-catatan kritik dan saran sebagai bagian dan pendapat fraksi terkait pencabutan perda kota medan nomor 1 tahun 2013 tentang pinjaman daerah sebagai berikut:

1. Fraksi Gerindra menghimbau bahwa dengan terbitnya Perda tentang pencabutan perda kota medan nomor 1 tahun 2013 tentang pinjaman daerah ini, pemko kota Medan tetap dapat mewujudkan intrastruktur pembangunan di kota medan yang baik dan bertarap internasional.

2. Fraksi Gerindra sangat menyayangkan Pemko Medan tidak memberikan data-data yang konkrit terkait pencabutan Perda tentang Pinjaman Daerah ini, dan berharap agar kedepan Pemko Medan tidak mengulangi lagi hal tersebut, sehingga hal ini menjadl catatan bagi kami dan tetap berharap agar pemko Medan memberikan data-data yang akurat mengenai pinjaman daerah

3. Fraksi Gerindra juga menghimbau kepada Pemko Medan agar jika ada dana pinjaman tersebut nantinya harus benar-benar dipergunakan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur di Kota Medan, peningkatan pelayanan publik dan kesehatan yang maksimal sehingga dana pinjaman tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di kota medan.

4. Fraksi Gerindra berharap agar Pemko Medan harus sudah memenuhi ketentuan rasio kamampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat.

5. Fraksi Gerindra menghimbau agar Pemko Medan harus sudah memiliki metode dan langkah konkrit serta strategi dalam menyikapi dicabutnya Perda nomor 1 Tahun 2013  Medan dan Pinjaman Daerah tersebut.

6. Meskipun Perda tentang pinjaman daerah ini dicabut dan Pemko Medan telah menyatakan untuk tidak melanjutkan pinjaman daerah tersebut, Fraksi Gerindra berharap agar Pemko Medan harus tetap mempunyai program dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu kualitas dan pelayanan publik serta kesehatan di kota Medan agar dapat bersaing dengan pelayanan kesehatan luar negeri.

Setelah mempelajari dengan sungguh-sungguh semua hal yang berkaitan dengan perda nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah, jawaban pemerintah Kota Medan atas pemandangan umum, maka kami Fraksi partai Gerindra menerima dan menyetujui, rancangan peraturan daerah Kota Medan tentang pencabutan Perda Kota Medan nomor 1 Tahun 2013 tentang pinjaman daerah dengan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan catatan-catatan saran dan kritik. (FM)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

29 − = 27