Fraksi Demokrat Setuju Pencabutan Perda Kota Medan No. 1 Tahun 2013 Tetang Pinjaman Daerah

  • Bagikan

Frekuensi Media – Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya  Isaq Abrar M. Tarigan menyatakan setuju dengan pencabutan Perda kota Medan nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah, dia menyampaikan latar belakang dibentuknya peraturan daerah nomor 1 Tahun 2013 tetang Pinjaman Daerah di awali keinginan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Medan. Saat itu, Pemko Medan harus menyiapkan anggaran yang cukup besar agar apa yang direncanakan dapat terwujud.

Sebagai salah satu sumber pendanaan yang bisa didapatkan adalah melalui pinjaman daerah dan hal ini diperbolehkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 Tahun 2011 tentang pinjaman daerah. oLeh karena hal itu Pemko Medan mengajukan pinjaman daerah ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan memberikan persyaratan agar usulan dapat diterima. Pemko Medan juga menjelaskan serta memberikan kajian studi proyek yang baik untuk dikerjakan. Kemudian persyaratan berikutnya sebagai alternatif sumber pembiayaan dari APBD Kota Medan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika bersifat jangka panjang haruslah mendapatkan persetujuan dari DPRD Medan dan persyaratan berikutnya yakni adanya peraturan daerah Kota Medan yang isinya memuat jangka waktu pinjaman besaran jumlah pinjaman, pengelolaan pinjaman serta pengembalian pinjaman.

Oleh karena itu, Pemko Medan mengusulkan Ranperda untuk dibahaas bersama DPRD kota Medan, maka lahirlah peraturan daerah Kota Medan nomor 1 Tahun 2013 tetang Pinjaman Daerah yang dana pinjamannya diperuntukkan bagi revitalisasi tiga pasar tradisional yakni Pasar Lima di Marelan, Pasar Lalang di Kampug Lalang dan Pasar Tradisional di Belawan yang total pinjamannya Rp. 77.600.000.000 dan Rp. 90 Milyar untuk pembangunan Private Wings Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan.

Dalam pekembangannya, adanya kebijakan dan regulasi pemerintah pusat dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 232/pmk.06/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang pelaksanaan pengalihan investasi pemerintah dalam pusat menjadi peyertaan modal negara pada perusahaan perseroan (persero) PT.Sarana Multi infrastruktur. Dengan demikian, pemerintah kota Medan berkewajiban untuk menyesuaikan Perda nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah dikarenakan terbitnya Permenkeu tersebut. Pemko kemudian mengeluarkan kebijakan tidak melakukan pinjaman lagi, sehingga mengusulkan kepada DPRD Medan untuk mencabut Perda dimaksud. Partai Demokrat meminta pencabutan Perda Perda nomor 1 tahun 2013 tentang pinjaman daerah, haruslah melalui mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (FM)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

74 − = 68