DPRD Medan Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

  • Bagikan
Edi Saputra, ST melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perda (Peraturan Daerah) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Jalan Mandala Medan, Minggu (21/2/2021).

Frekuensi Media – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Edi Saputra, ST melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perda (Peraturan Daerah) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Jalan Mandala Medan, Minggu (21/2/2021) malam.

Tujuan dari penyelenggaraan ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja, mewujudkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja agar mampu bersaing dalam pasar kerja serta memberikan perlidungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan yang tentunya dilakukan Pemerintah kota Medan.

Hal ini, kata politisi PAN ini sesuai dengan Bab II pasal 2 dalam Perda tersebut, yakni pemerintah daerah bertanggungjawab melakukan penyelenggraan ketenagakerjaan yang meliputi: sebelum bekerja, selama bekerja dan sesudah masa kerja berakhir.

Sedangkan penyelenggaraan ketenagakerjaan adalah memberikan pelatihan penempatan, pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejateraan tenaga kerja.

Karena itu, menurut Edisaputra, Perda tersebut penting disosialisasikan ke masyarakat, agar diketahui bagaimana peran pemerintah terhadap pekerja maupun pencari kerja.

“Begitu juga dianggap penting karena untuk melakukan pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan ketenagakerjaan. Kita juga berharap perda tersebut menjadi solusi antara pencari kerja dan pekerja,”ujarnya dihadapan sekitar 200-an yang berhadir yang kebanyakan dari kalangan ibu-ibu.

Edi Saputra menyampaikan kepada masyarakat khususnya para pekerja agar mengetahui secara detail terkait Perda No 3 tersebut. Sebab dalam perda tersebut telah dijelaskan apa yang menjadi komitmen perlindungan pekerja baik mengenai upah ataupun kesejahteraan buruh.

Selain itu, Edi menyatakan adanya perda tersebut maka pemerintah daerah bersama pemilik pekerjaan atau perusahaan dituntut memberikan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), agar bisa siap pakai bagi penyelenggara ketenagakerjaan.(FM)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

9 + 1 =