DPRD Medan Minta Fasilitas Staf Ahli Kepada BPKAD

  • Bagikan
Kantor DPRD Medan

FrekuensiMedia – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Selasa (25/5) di ruang Rapat Komisi III. Turut hadir Wakil Ketua Komisi III DPRD Medan Abdul Rahman Nasution SH (PAN) beserta anggota Hendri Duin (Fraksi PDIP), Netti Yuniati Siregar (Fraksi Gerindra) dan Irwansyah SAg SH (Fraksi PKS).

Rapat ini dijadwalkan dengan tujuan untuk mengevaluasi pengelolaan aset Pemko Medan agar berjalan dengan baik. Hal itu dikatakan oleh Hendri Duin yang juga politisi PDIP ini.

“Kami harap bagaimana BPKAD dapat mengelola aset Pemko Medan agar bapak dan ibu yang di bagian aset enak kerjanya dan termonitor. Karena kita di sini bicara fakta,” sebut Hendri Duin.

Selain membahas pengelolaan keuangan, Abdul Rahman Nasution SH dari Fraksi PAN DPRD Kota Medan mempertanyakan mengenai tidak adanya staf yang diberikan Pemko Medan.

“Kami di DPRD Medan ini memiliki latar belakang yang berbeda, kami legislator dan bukan ASN yang memiliki banyak staf. Jadi, saya sampaikan ke BPKAD, kami ini tak mempunyai staf khusus yang memang benar-benar ahli di bidangnya atau berpengalaman. Kami di DPRD ini punya staf, tapi gaji mereka dibayar dari kantong kami sendiri. Kondisi ini saya sampaikan kepada setiap OPD,” ungkap Abdul Rahman.’

Dia juga mempertanyakan siapa sebenarnya yang membuat peraturan di lembaga legislatif, sehingga dewan tidak mendapat staf. Atau memang sengaja dibiarkan tidak punya staf biar anggota dewan jadi bodoh. “Tapi kami ingin diberi ruang bisa bersama-sama membangun Kota Medan, untuk itu kami perlu didampingi staf,” ungkapnya.

Terkait aset Pemko, Abdul Rahman minta agar dewan diberi data berapa banyak sebenarnya aset bergerak dan tidak bergerak milik Pemko Medan. Apakah itu kendaraan, mall dan hotel.

“Terkait Medan Mall kami menunggu perubahan rencana hingga bulan Juli nanti, apakah perusahaan yang mengelola sekarang akan melanlanjutkan kontrak atau tidak. Sementara Hotel Soechi sudah putus kontraknya,” bebernya.

Dia juga menyarankan agar Pemko Medan belajar dari DKI Jakarta bagaimana cara mengelola aset. “Kita bisa berangkat bersama-sama ke BPKAD DKI Jakarta. Mereka punya banyak aset tapi bisa terpantau semua,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Medan itu. (FM)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

15 + = 21