DPRD Medan Kecewa, Jawaban Walikota Dinilai Normatif

  • Bagikan
Fraksi Demokrat Parlaungan Simangunsong
Paripurna Nota Jawaban  P APBD 2015
Fraksi Demokrat Parlaungan Simangunsong
Fraksi Demokrat Parlaungan Simangunsong
frekuensimedia.com – Kalangan DPRD Medan merasa kecewa atas nota jawaban Walikota Medan atas pemandangan umum DPRD Medan tentang perubahan APBD Pemko Medan Tahun 2015 pada sidang paripurna dewan, Selasa (18/8). Mereka menilai jawaban Walikota Medan klasik dan normatif bahkan akal – akalan.
Penilaian itu disampaikan juru bicara anggota DPRD Medan Fraksi Demokrat Parlaungan Simangunsong ST usai mendengar jawaban Walikota Medan. “Jawaban Walikota sangat normatir, tidak memberikan jawaban secara jelas bahkan mengambang dan asal asalan”, ujar Parlaungan.
Seperti, kata Parlaungan, Fraksi Demokrat menyoroti dan mempertanyakan parameter yang digunakan Pemko Medan menentukan jumlah dan sasaran penerima bantuan hibah yang melonjak dua kali lipat dari tahun yang lalu. Dimana setelah perubahan sebesar Rp 120 Miliar, Sedangkan tahun lalu hanya 69 miliar dan terealisasi hanya Rp 35 miliar.
Begitu juga masalah retribusi parkir tepi jalan dan pajak parkir yang dinilai mengalamai kebocoran cukup tinggi, dinilai tidak ditanggapi serius oleh Pemko Medan. Sama halnya dengan kebocoran PAD dari retribusi reklame, Pemko Medan hanya menjawab “akan”  diambil tindakan. “Jawaban akan kan tidak menentukan sikap tegas. Seharusnya musti diambil tindakan tegas, karena sifatnya urgen”, tambah Parlaungan.
Ditambahkan, kondisi reklame di Medan cukup kronis, PAD minim sementara kota Medan menjadi hutan reklame. “Kita sangat menyayangkan realisasi target PAD dari reklame pada tahun 2014 hanya Rp 17 miliar dari Rp 59 miliar. Sedangkan pada tahun ini (2015) realisasi semester I hanya Rp 5 Rp miliar dari target Rp 75 miliar”, papar politisi Demokrat ini.
Tanggapan kritis juga disampaikan juru bicara Fraksi Persatuan Nasional (Panas) Ir Maruli Tua Tarigan, menurutnya jawaban walikota Medan terkait pemandangan umumj yang disampaikan DPRD Medan tidak mendapat respon positif.
Seharusnya kata Maruli, Pemko Medan memberikan jawaban yang dapat diterima akal sehat dan memberikan jaminan yang pasti. “Kita memberikan kritik dan murni untuk memperbaiki dan mencari solusi yang terbaik”, sambung Maruli.
Maruli menilai, Pemko Medan  selalu lempar tanggungjawab. Seharusnya perlu dilakukan evaluasi besar besaran secara bersama sama antara eksekutif dan legislatif terhadap SKPD di jajaran Pemko Medan. “Jika karena minimnya SDM atau kelalaian kerja kepala dinas harus dievaluasi dengan benar. Kita tidak setuju jika nantinya pada akhir tahun terjadi sisa penggunaan anggaran (silpa) karena lemahnya kinerja SKPD”, ujarMaruli Tua.
Ditambahkan, Pemko Medan melalui SKPD harus mampu menjalankan kebijakan dengan skala prioritas. “Tentu skala prioritas harus menyentuh masyarakat banyak seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Hal yang ini tidak boleh dikesampingkan”, terang politisi Nasional Demokrat (Nasdem) ini.(Franky)
  • Bagikan