DPRD: Banyak Aset Pemko Medan Tak Jelas

  • Bagikan
DPRD Kota Medan

Frekuensi Media – Komisi III DPRD Medan meminta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Medan meningkatkan pengawasan dan pengelolaan terhadap aset Pemko Medan yang berpotensi menghasilkan pajak. Anggota Komisi III DPRD Medan, Hendri Duin mengatakan banyak aset Pemko Medan yang tidak jelas pengelolaannya terkhusus dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Melihat banyaknya aset Pemko yang tidak diketahui kejelasannya, sebaiknya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) memakai (memasang) barcode (kode batang) untuk semua aset yang dimilikinya,” ujar Hendri Duin, Rabu (26/5/2021).

Ia mengambil contoh beberapa daerah di Indonesia yang telah menggunakan teknologi digital untuk memastikan aset terjaga dengan baik.“Misalnya DKI Jakarta, pemerintah setempat memakai barcode untuk semua asetnya, baik mobil, sepeda motor, meubiler kantor, hingga pulpen. Hasilnya, semua aset bisa diketahui di mana tempatnya dan kemungkinan hilang sangat kecil,” tuturnya.Ketua Komisi III DPRD Medan M Afri Rizki Lubis meminta BPPRD Medan terus melakukan inovasi menggali potensi PAD.
Ia mengatakan sebaiknya kepada wajib pajak dilakukan pendekatan dan transparansi guna mengoptimalkan perolehan pajak dengan layanan digitalisasi.“Besarnya perolehan PAD sangat menentukan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BPPRD sebagai primadona menggali sumber PAD harus bekerja maksimal,” katanya.Ia juga meminta agar pihak BPPRD bekerja lebih baik dalam upaya peningkatan PAD.
“Potensi PAD cukup besar, banyak hal yang bisa dilakukan. Kerja lebih baik dan berinovasi agar realisasi target lebih baik,” ujarnya.Sebelumnya, Kabid program BPPRD Kota Medan Empani Lubis menyampaikan, dari target PAD BPPRD Tahun 2021 sebesar Rp 1.727 Triliun lebih, saat ini sudah terealisasi di Triwulan I sebesar Rp 350 Miliar.

Adapun sumber PAD tersebut dari 9 jenis penerimaan pokok pajak yakni pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, parkir, reklame, BPHTB, PBB dan air tanah.
Diakui Empani, pihaknya mengalami kendala besar dalam pencapaian target karena situasi pandemi.“Memang selama masa pandemi ada kendala dalam pengutipan pajak di mana pengusaha mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat,” ujarnya. Sekretaris BPPRD Benny Siregar mengakui masih minimnya capaian target pada triwulan I dikarenakan situasi pandemi Covid 19.
Sehingga banyak pelaku usaha yang mengurangi kegiatan dan otomatis minim membayar pajak.

Namun kata Benny, pihaknya tetap optimis target tercapai dan berupaya memaksimalkan perolehan PAD sehingga target dapat terealisasi.
“Saat ini kami membentuk Tim Gerak Cepat melakukan jemput bola menarik semua jenis pajak dan retribusi menjumpai pelaku usaha dengan cara humanis,” terangnya.

Benny mengatakan, Tim Gerak Cepat juga melakukan analisa lapangan terkait kelayakan jumlah pajak yang dibayar suatu pelaku usaha.
“Jumlah pajak yang dibayar dilakukan pendataan ulang dan menilai tingkat kewajaran,” jelasnya.

Begitu juga dengan upaya meminimalisir tingkat kebocoran PAD, Benny menyebut terus berupaya melakukan penambahan jumlah Tapping Box yang saat ini sudah berjumlah sekitar 500 unit.

“Sedangkan realisasi reklame saat ini Rp 10 Miliar dari target Rp 34 Miliar. Kami tetap melakukan penataan guna memaksimalkan perolehan PAD namun tidak mengesampingkan penataan kota sehingga tidak semrawut,” pungkasnya. (FM)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

11 − = 3