Dedy Aksyari Nasution Sosialisasi Perda Sosperda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015, Tentang Pengelolaan Persampahan

  • Bagikan
Warga masyarakat yang menghadiri pelaksanaan Sosperda No.6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan oleh Anggota DPRD Kota Medan, Dedy Akhsyari Nasution, Sabtu (28/8)

Frekuensi Media – Belum maksimalnya Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Medan dalam pengelolaan persampahan menjadi permasalahan ditengah-tengah masyarakat. Banyaknya keluhan tentang lamanya petugas sampah mengangkut sampah dan tidak adanya tempat pembuangan sampah sementara (TPS) juga menjadi faktor kenapa sampah masih banyak ditemukan berserakan dibeberapa lokasi di kota Medan.

Demikian dikatakan oleh Anggota DPRD Medan Dedy Aksyari Nasution ST pada pelaksanaan Sosialisasi Perda (Sosperda) Kota Medan Nomor 6 tahun 2015, tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Balai Desa (Simpang), Lingkungan VII, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Sabtu (28/8/2021).

“Banyak kita temukan masyarakat mengeluh disebabkan lamanya petugas pengangkut sampah datang dan ketika masyarakat mau membuang sampah sendiri, tidak ada ditemukan tempat pembuangan sampah resmi sehingga sampah dibiarkan saja berserakan di pinggir jalan,” kata politisi Gerindra yang duduk di Komisi 4 DPRD Kota Medan ini.

Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah ditempat sampah akan sirna ketika pemko Medan tidak menyediakan fasilitas pendukung seperti keranjang sampah atau tempat pembuangan sampah.

” Wajar saja warga kebingungan saat hendak membuang sampah mereka. Apalagi ada juga warga yang dikutip uang kebersihan (retribusi )sampah oleh dinas Kebersihan dan Pertamanan namun petugas pengangkut sampah jarang datang,”ujar Dedy.

Anggota komisi 4 DPRD Kota Medan ini juga berharap agar Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan tidak lagi hanya mengumpulkan dan mengangkat sampah. Namun harus ada inovasi baru yang dilakukan dalam pengelolaan sampah seperti melakukan sistem reduce, recycling dan rease (3R) mengingat terbatasnya tempat penampungan sampah saat ini.

Selain itu, Dedy juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.

“Silahkan letakkan sampah di tempat yang mudah untuk dipungut dan diangkut oleh petugas sampah nantinya. Jangan dibuang kedalam drainase dan sungai,”himbaunya.

Meski permasalahan sampah merupakan kewajiban pemerintah Kota Medan agar setiap lingkungan penanggulangan sampah-sampah dari masyarakat dikumpul dan diangkut, namun masyarakat juga berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan.

Tambah Dedy lagi, Wali Kota Medan Bobby Nasution saat ini sedang merencanakan tidak ada pengutipan retribusi sampah atau digratiskan.

“Setiap rumah nantinya akan disiapkan tempat sampahnya agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan,”sebutnya.

Dedy Aksyari Nasution, juga meminta peran Kepala Lingkungan (Kepling) lebih diaktifkan untuk penanganan sampah agar lebih tertata dengan baik.

“Saya juga mengimbau agar kepala lingkungan lebih proaktif dalam penanganan sampah di lingkungan. Sebab, selain persoalan kebersihan lingkungan, sampah juga merusak sistem drainase sehingga mengakibatkan banjir. Apalagi Wali Kota Medan Bobby Nasution memiliki program Kota Medan Tanpa Banjir (Tajir),”tegasnya.

Pada sesi tanya jawab, Dewi Maisyarah warga jalan Pertahanan Gang Garuda 2, Lingkungan 3, Kelurahan Timbang Deli, menyampaikan mengeluhkan kondisi lingkungannya mengalami banjir. “Hujan sebentar, banjir semuanya,” katanya.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Medan dari Dapil Medan IV meliputi Medan Amplas, Medan Area, Medan Kota dan Medan Denai ini mengatakan akan meninjau langsung kawasan tersebut.

“Saya akan turun langsung ke situ dengan Kepling. Kedepan saya masukan pokok pikiran, dan jadi prioritas untuk ditanggulangi sesuai dengan anggaran yang ada,” ujarnya.

Dalam sosialisasi Perda itu juga terungkap permasalahan yang kerap dialami masyarakat seperti BPJS kesehatan, KIP, KTP, PKH dan vaksinasi.

Seperti yang disampaikan Umul Husna. Warga Jalan Sisingamangaraja ini mengaku kesulitan dengan membayar premi BPJS Kesehatan. Dia berharap agar dimutasi ke PBI.

“Sebelum pandemi saya kerja, tapi sekarang tidak karena di PHK. Tentu saya sekeluarga 5 orang tidak sanggup lagi membayar iuran BPJS kelas 3, bagaimana kami supaya masuk BPJS ditanggung pemerintah yakni PBI,” katanya.

Sementara Rahmadani, warga Jalan Pertahanan Gang Sentosa Ujung, berharap agar mendapat bantuan dari pemerintah. Apalagi ibu rumah tangga ini seorang diri menghidupi keluarganya.

Menanggapi hal itu, Dedy Aksyari Nasution berharap masyarakat lebih proaktif untuk menyampaikan persoalan yang dialami. Dia siap membantu permasalahan tersebut dengan menyampaikan ke Pemko Medan.

“Saya akan berusaha membantu masyarakat untuk menjadi prioritas memeroleh bantuan dari pemerintah. Saya akan berkordinasi paling tidak sama lurah atau camat dan dinas terkait agar persoalan masyarakat bisa ditangani,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD Gerakan Relawan Pandu Garuda (GRPG) Sumut ini menyampaikan kepada masyarakat agar mengikuti vaksinasi Covid-19.

“Saya berharap masyarakat disini sudah divaksin dan dalam waktu dekat, vaksinasi akan dilakukan di setiap lingkungan. Saat ini kepala lingkungan sedang mendata warganya yang belum divaksin, kita berharap masyakarat turut serta membantu pemerintah untuk menyukseskan program vaksinasi agar sistem kekebalan kelompok terbentuk di masyarakat sehingga pandemi Covid-19 bisa ditangani,” serunya seraya mengimbau agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan. FM

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

81 − 74 =