BH Dan KS Ditetapkan Tipikor Poldasu Sebagai Tersangka Asahan III

  • Bagikan

Keterlibatan Bintatar Hutabarat dalam kasus korupsi PLTA Asahan III,setelah sebelumnya berkas kasus Bupati Tobasa kita serahkan ke Kejaksaan,ucap Dirkrimsus Poldasu Kombes Pol.Ahmad Haydar kepada wartawan,Kamis (19/2).

Ahmad Haydar mengatakan, penyelidikan atas keterlibatan Bintatar Hutabarat karena saat proyek pembangunan Akses road dan base camp itu berlangsung,dia menjabat sebagai GM Pikitring Suar.yang mana, pencairan dana sebesar Rp.17 milyar yang berasal dari Anggaran PLN (APLN), ditandatangani langsung politisi PDIP tersebut.

Sementara sebelumnya, penyidik Tipikor Poldasu menyebutkan,Bintatar Hutabarat diduga mengetahui betul status lahan pembangunan akses road dan base camp PLTA Asahan III tersebut,yaitu sebagai hutan lindung.Namun,masih menyetujui pencairan dana Rp.17 milyar.

Sebagai GM Pikitring PLN, diduga kuat mengetahui status lahan sebagai hutan lindung, tapi masih membeli hutan negara tersebut.Padahal,sesuai undang-undang,pengalih fungsian hutan lindung harus seizin Menteri Kehutanan.Itu yang tidak mereka lakukan,ucap penyidik Poldasu.

Ir.Bintatar Hutabarat sudah beberapa kali diperiksa penyidik Tipikor Poldasu dan terakhir diperiksa sebagai tersangka.terkait korupsi pengadaan lahan proyek PLTA Asahan III,5 orang ditetapkan sebagai tersangka, tiga orang sudah divonis yaitu Camat Pintu Pohan kemudian Ketua Tim Pengadaan Tanah (P2T) Marole Siagian dan Tumpal Enryko Hasibuan sedangkan Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak tinggal menunggu persidangan menyusul telah diserahkan Tipikor Poldasu ke Kejatisu pada Selasa (17/2) lalu.

Dalam kasus dugaan korupsi ini, selain nama Bupati Tobasa, Pandapotan Kasmin Simanjuntak.Juga telah ditetapkan beberapa orang tersangka sebelumnya,bahkan sudah 3 orang divonis yakni,Ir Saibon Sirait, Drs Rudolf Manurung,Tumpal Hasibuan, Maruli Siagian,Ferdinand Siahaan dan Jhon filter Sirait.

Kasmin Simanjuntak disangkakan telah melanggar Pasal.2 Ayat (1) Subs Pasal.3 UU.No.31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Jo Pasal.3 Atau Pasal.4 UU No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo Pasal.55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.dalam penjualan lahan negara kepada negara (PT.PLN red),negara dirugikan sebesar Rp.4,9 milyar.(david)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

31 + = 37