Berikan Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin, Kemenkumham Ajukan Anggaran Kepada Komisi lll DPR RI

  • Bagikan
Program Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Pernyataan Tersebut disampaikan Menteri Hukum dan HAM Eddy Heariej dalam rapat kerja komisi lll DPR RI,dengan Kementerian Hukum dan HAM pada Senin (07/06/2021)siang, di gedung DPR RI, Jakarta.

Frekuensi Media.com Bali

Jakarta,Senin 7 Juni 2021– Kementrian Hukum dan HAM ajukan anggaran sekitar 55 miliar rupiah pada Rencana Kerja Anggaran (RKA)dan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2022 untuk program bantuan hukum masyarakat miskin di Pernyataan tersebut disampaikan menteri hukum dan HAM Eddy Heariej dalam rapat kerja komisi lll DPR RI,dengan Kementerian Hukum dan HAM pada Senin (07/06/2021)siang, di gedung DPR RI, Jakarta.

Kementerian hukum dan HAM ajukan program Bantuan Hukum Litigasi kepada 5.699 orang dengan anggaran sebesar Rp 47.872.000.000 dan Bantuan Hukum Non litigasi kepada 758 kelompok masyarakat sebesar Rp8.493.320.000 di 33 Provinsi”ujar Eddy. Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin tersebut pada pelaksanaannya akan diamanatkan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)dengan merekrut organisasi Bantuan Hukum yang diseleksi terlebih dahulu.

Pengajuan anggaran Kemenkumham untuk masyarakat miskin ini juga mendapatkan dukungan dari anggota Komisi III DPR RI.Benny K.Harman dari fraksi Demokrat menyatakan bahwa anggaran Pembinaan Hukum Nasional seharusnya lebih diprioritaskan.”Tapi kenapa anggaran BPHN lebih kecil dari Pemasyarakatan?,”tanyanya.hal senada juga disampaikan Mohamad Rano Alfath dari Fraksi PKB.”Program Bantuan Hukum Litigasi ini bagus,kalau bisa dibesarkan lagi anggarannya,”ucap Rano.

Suasan Rapat Kerja Di Gedung DPR RI,Jakarta.(7/06/2021)

Kriteria masyarakat miskin pada Bantuan Hukum tersebut berdasarkan pada UU NO.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 5 ayat 1 dan 2,yang salah satunya dibuktikan dengan surat keterangan Miskin.”Prosedurnya adalah calon Penerima.

Bantuan Hukum atau Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum Kepada pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan Dokumen indentitas,SKTM,dan dokumen Perkaranya.”ujar Kepala Bidang Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)Dwi Rahayu Eka Setyowati pada kesempatan terpisah.

Sementara itu Bantuan Hukum Non Litigasi nantinya akan diterapkan pada sembilan program kegiatan.”Kegiatan Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi terdiri dari Penyuluhan Hukum, Konsultasi Hukum, Investigasi Kasus, Penelitian Hukum, Negosiasi, Pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan di luar Pengadilan dan Drafting Dokumen Hukum,”papar Dwi.

Selain Penegak Hukum Nasional,poin lain dalam Prioritas Nasional ke -7 adalah konsolidasi Demokrasi, optimalisasi kebijakan Luar Negeri, Penegakan Hukum Nasional, Reformasi kelembagaan Birokrasi,dan menjaga stabilitas Keamanan Nasional.sementara itu Prioritas Nasional lainnya adalah memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, Meningkatkan Sumber Daya manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, Revolusi Mental dan Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,dan membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.(Donnox Wong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

13 − 7 =