Anggota DPRD Medan Mengajak Masyarakat Medan Untuk Melaporkan Pungli

  • Bagikan
Paul Mei Anton Simanjuntak

Frekuensi Media – Angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, SH mengajak masyarakat kota Medan untuk melaporkan bila menemukan pungutan liar (pungli) saat sedang pengurusan KIR kenderaan, penguburan, jadi kepling, mengurus SK Camat, membuat kuasa waris dan ahli waris, mengurus perizinan dan lain sebagainya, untuk melaporkannya ke DPRD Kota Medan atau langsung melalui dirinya.

Hal ini dikatakan Paul Mei Anton Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (25/2) melalui pesan WhatsApp peribadinya.
Dikatakan Paul, imaj semua urusan mesti memakai uang harus dibersihkan dari minset (cara berpikir) masyarakat kota Medan dan segala urusan di pemerintahan kota Medan harus transparan.

” Saat ini masyarakat mesti menghilangkan semua urusan memakai uang, dan harus berani melaporkan jika ada menemui atau mengalami pungli dari oknum-oknum yang mengaku bisa membantu,”katanya.

Lanjut Paul lagi, seperti informasi yang dia terima dari masyarakat di Kecamatan Medan Perjuangan, dimana ketika masyarakat hendak mengurus admnistrasi penduduk mereka, ada saja oknum mulai dari kelurahan sampai kecamatan yang seakan memperlambat, sehingga membuat warga putus asa dan akhirnya mengambil jalan pintas dengan jasa oknum-oknum yang mengaku mampu mengurus. Ada juga tarif yang bombastis untuk pengangkatan kepala lingkungan yang ditarif dari Rp.10 juta sampai Rp.30 juta.

” Ini yang harus diperbaiki. Agar pungli dapat dibersihkan di kota Medan,”terangnya.

Paul juga menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan yang dinilai sangat lemah dalam pengawasan dan terkesan tidak punya nyali dalam menjalankan fungsinya.

Dia mencontohkan Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) Kota Medan dibawah pimpinan M.Sofyan. Paul menilai, tidak adanya keberanian pemko Medan termasuk lemahnya Kasatpol PP Kota Medan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegakan perda membuat semakin maraknya bangunan-bangunan menyalah dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kota Medan.

Kelemahan pengawasan Pemko dan Satpol PP Kota Medan ini pun dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memuluskan usaha mereka yang diduga melanggar UU dan Perda dan menyebabkan Pemko Medan kecolongan PAD aslinya. (FM)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

61 − 55 =