Alas Hak Bangunan di Green Town House Jl Turi Dipertanyakan.

  • Bagikan
Komplotan mafia tanah dituding telah beraksi di Medan.

Awas, Komplotan Mafia Tanah Beraksi di Medan.

Komplotan mafia tanah dituding telah beraksi di Medan.
Komplotan mafia tanah dituding telah beraksi di Medan.
frekuensimedia.com – Komplotan mafia tanah dituding telah beraksi di Medan. Salah satu korbannya Farida Magdalena E Sirat, pemilik tanah seluas 3.450 M di Jl Air Bersih ujung Lingk IV Kel Binjai, Kecamatan Medan Denai mengaku tanah warisan dari orang tua Ibunya A Br Sianipar diserobot CK Sijabat yang saat ini dijadikan perumahan Green Town House. Keluarga Farida pun minta perlindungan dan dukungan ke DPRD Medan, setelah sebelumnya kasus dimaksud sudah diadukan ke pihak kepolisian.
“Kami minta dukungan dari DPRD Medan mencari kepastian hukum. Hak ahli waris yang dirampas supaya dikembalikan. Surat tanah dari Camat yang asli pun diduga dirampas CK Sijabat yanbg sebelumnya dititip di Notaris. Bantu kami pak dewan,” pinta Abednego Panjaitan selaku kuasa ahli waris saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) gabungan komisi D dan A serta BPN, TRTB, Camat, Lurah dan Kepling di ruang komisi D, Selasa (9/6). Hadir dalam RDP yakni Ketua Komisi D Ahmad Arif, Ketua Komisi A Ratna Sitepu, Parlaungan Simangunsong, Abd Rani, Daniel Pinem, Asmui Lubis, Hendrik Sitompul dan Landen Marbun.
Dalam kronologis yang dibacakan Abednego Panjaitan, penyerobotan/perampasan sebidang tanah yang diduga dilakukan Sdr Carris Korliston Sijabat menuding surat penyerahan hak ahli waris tertanggal 1 September 2003 yang dibuat dihadapan Lurah Pandau Hulu II dan diketahui Camat Medan Area diduga dipalsukan.
Masih menurut Abednego, penyerobotan tanah ahli waris diduga dilakukan Carris Korliston Sijabat melibatkan instansi terkait. Bahkan menurut Abednego, surat penyerahan ahli waris yang disebut menjual lahan dimaksud diduga dipalsukan.
Menanggapi pernyataan ahli waris, angota Komisi D Parlaungan Simangunsong mempertanyakan legalitas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dinilai berdiri di lahan sengketa. Parlaungan juga mempersoalkan bangunan yang terbukti melanggar izin dan Keterangan Situasi Bangunan (KSB). “Dinas TRTB harus melihat kondisi dilapangan, jika terbukti melanggar harus dibongkar,” tegas Parlaungan.
Sama halnya dengan anggota dewan lainnya Ilhamsyah, mempertanyakan kinerja Badan Pertanahanan Nasional (BPN)  Kota Medan, Lurah dan Camat kenapa bisa mengeluarkan alas hak. Ilhamsya menuding telah terjadi rekayasa dan turunan surat menyurat.
Begitu juga Ketua Komisi A Ratna Sitepu menyarankan untuk manggil Ikatan Notaris Indonesia untuk mempertanyakan keabsahan surat dan penahanan Surat tanah. Sebagaimana diketahui, Notaris yang membuat surat jual beli tanah ternyata sudah meninggal.
Sedangkan Hendrik Sitompul menyarankan supaya DPRD Medan mengeluarkan surat rekomendasi meminta pihak Kepolisian supaya mengusut dugaan manipulasi data. Hendrik menduga terkait kasus ini telah terjadi konspirasi yang melibatkan mafia tanah. Diduga telah terjadi penghilangan data bahkan nyawa.
Diakhir rapat Ketua Komisi D Ahmad Arif menyimpulkan, DPRD Medan akan merekomendasikan agar pihak kepolisian menyelidiki keabsahan jual beli tanah. Pihaknya juga meminta instansi terkait memblokir segala surat menyurat terkait lahan tersebut. Bahkan Komisi D mendorong TRTB, Camat, Lurah, BPN dan Kepolisian melakukan kordinasi melakukan penyelidikan. Komisi D juga akan melakukan peninjauan lapangan.(Franky)

 

  • Bagikan