2014, BPPT Terbitkan 24.368 Bentuk Perizinan

  • Bagikan
frekuensimedia.com-Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Medan, Wiria Alrahman, mengungkapkan sepanjang tahun 2014 pihaknya telah menerbitkan sebanyak 24.368 segala jenis perizinan.
“Kalau dirata-ratakan, setiap harinya kami menerbitkan sekitar 100 perizinan setiap harinya,” ungkap Wiria Alrahman, pada rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Medan akhir tahun anggaran 2014, Jumat (17/4) yang dipimpin Ketua Pansus, HT Bahrumsyah SH.
Pada tahun 2014 juga, sebut Wiria, pihaknya telah melakukan pengurusan perizinan melalui sistem IT (Information Technology) yang langsung terkoneksi kepada website milik BPPT. “Artinya, melalui website masyarakat bisa mengetahui sampai dimana berkasnya dan berapa retribusi yang harus dibayar. Semua terpampang di website dan itu sifatnya real time,” sebutnya.
Sedangkan aparatur di BPPT sebanyak 87 orang, menurut Wiria, cukup karena sistem pengurusan bentuk perizinan itu sudah online. “Saya kira dengan jumlah aparatur masih cukup. Bahkan, saya sudah minta ke BKD agar tenaga di BPPT yang muda-muda yang menguasai IT,” katanya.
Melalui pelayanan yang diberikan, kata Wiria, BPPT Kota Medan pada tahun 2012 menerima sertifikat ISO 9001:2008 dari Badan Sertifikasi Verification New Zealand Limited (VNZ). “Ini merupakan sebuah penghargaan. Makanya, pada tahun 2015 kami bertekad untuk meningkatkan pelayanan melalui SMS Gateway. 2015 juga kami berupaya mendapatkan ISO 27001 (Security Sistem). Jadi, sistem yang ada pada kita diuji betul tidak dan benar-benar aman,” ungkapnya.
Terkait anggaran, sambung Wiria, pada tahun 2014 BPPT ditargetkan PAD sebesar Rp15 miliar lebih dan terealisasi Rp16 miliar lebih atau 107,11%. Sedangkan untuk belanja langsung sebesar Rp2.935.268.640 terealisasi Rp2.050.609.161 atau 69,86%.
Atas paparan itu, anggota Pansus, Maruli Tua Tarigan, mengharapkan BPPT menjadi acuan bagi SKPD lain di Pemko Medan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Terus terang, apa yang disampaikan Kepala BPPT ini sesuai dengan fakta di lapangan,” katanya.
Anggota Pansus lainnya, Drs Hendrik Halomoan Sitompul MM, meminta agar seluruh bentuk perizinan di Pemko Medan diserahkan ke BPPT. “Itu ada acuannya, yakni Permendagri No. 20 tahun 2008 dan Permendagri No. 24 tahun 2006,” katanya.(Franky)
  • Bagikan