Friday , 20 September 2019
Home / Berita Utama / Wacana Wisata Syariah Dana Toba Menimbulkan Kecaman Masyarakat Batak

Wacana Wisata Syariah Dana Toba Menimbulkan Kecaman Masyarakat Batak

Unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba di Kantor Gubsu.

Frekuensi Media Com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan bahwa konsep Wisata Halal tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada di Danau Toba. Konsep wisata halal bisa berjalan berdampingan dengan karifan lokal yang ada.

Hingga saat ini, tidak ada pelarangan mengenai babi atau hal lainnya. Konsep wisata halal yang dimaksud Pemprov Sumut adalah menyediakan fasilitas pendukung bagi wisatawan, termasuk muslim yang datang ke kawasan Danau Toba. Wisata halal dan kearifan lokal bisa berjalan berdampingan tanpa saling menghilangkan atau bersaing.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut Muchlis, saat menerima pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba, di Ruang Pers, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (2/9).

“Tidak kita larang itu, wisata halal beda dengan konsep wisata syariah, wisata halal hanya sekadar memberi kebutuhan bagi wisatawan, wisata halal bukan berarti meniadakan, makanya kearifan lokal tidak terganggu,” kata Muchlis.

Dikatakan Muchlis, konsep wisata halal sudah bergulir sejak lama. Konsep wisata halal bukanlah bentuk pengkotak-kotakan masyarakat. Konsep tersebut untuk mengakomodir kebutuhan para wisatawan yang datang ke Danau Toba. Saat ini angka pengunjung dari negara sekitar Indonesia adalah yang terbanyak, seperti Malaysia. Muchlis menyebut 55 % wisatawan yang datang berkunjung berasal dari Malaysia.

Konsep tersebut juga dimaksudkan untuk mengambil pasar yang sedang bertumbuh saat ini, yakni wisata halal. Pada tahun 2018 saja jumlah wisatawan muslim mancanegara berjumlah 140 juta. Berdasarkan data Global Muslim Travel Index 2019 pada tahun 2026 diperkirakan angka tersebut akan bertambah lebih besar menjadi 230 juta. Diperkirakan juga, pemasukan dari wisatawan muslim mencapai US$ 300 juta pada ekonomi global.

Pada tahun 2019, Indonesia berada di posisi pertama sebagai negara muslim tujuan wisata halal dunia dengan skor 78. Sementara untuk negara non muslim, Singapura berada di peringkat pertama, disusul Thailand, Inggris, dan Jepang.

Selama ini, kata Muchlis, sudah ada fasilitas untuk wisatawan muslim di Danau Toba. Namun fasilitas (amenitas) muslim yang ada, diperkirakan tidak mencukupi jika mengacu pada pemerintah pusat yang menargetkan 1 juta pengunjung.

Disampaikan juga, untuk menghindari kesalahpahaman tentang konsep wisata halal ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut akan mengadakan pertemuan lebih lanjut dengan para kepala dinas pariwisata kabupaten kawasan Danau Toba. Selain itu, Pemprov Sumut juga akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat terkait itu.

Sebelumnya para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba menuntut klarifikasi mengenai konsep wisata halal Danau Toba yang sedang ramai dibicarakan. Mereka meminta Pemprov Sumut untuk menjelaskan tentang konsep wisata halal di Danau Toba, sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. “Kita minta klarifikasi tentang maksud wisata halal di Danau Toba itu,” ujar salah satu pengunjuk rasa Rico Nainggolan.

Turut hadir Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut Salman, Kepala Bidang Bina Sejarah/Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Sumatera Utara Unggul Sitanggang, dan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Sumut Mariduk Sitorus.

Sementara itu penolakan dari berbagai unsur elemen masyarakat Batak terkait wacana wisata halal diantaranya oleh Bupati Samosir, Rapidin Simbolon menegaskan tidak akan menerapkan wisata halal dan wisata syariah di kawasan Danau Toba, khususnya di Kabupaten Samosir.

Penegasan itu disampaikannya menanggapi isue yang beredar di masyarakat bahwa akan diberlakukan wisata halal di Kawasan Danau Toba, di antaranya dengan penertiban pemotongan babi di sembarang tempat sebagaimana diwacanakan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.

Bupati Samosir, Rapidin Simbolon

“Membaca beberapa postingan yang kami baca melalui WAG dan melalui WA jaringan pribadi tentang wisata halal dan wisata syariah, bahwa, Kabupaten Samosir tidak pernah menerapkan kebijakan wisata syariah dan wisata halal,” ujar Rapidin Simbolon.

Penolakan wisata halal juga di kemukakan oleh tokoh masyarakat batak yaitu Ketua DPP Horas Bangso Batak Lamsiang Sitompul SH MH. “Pak Gubernur nggak usahlah mengurus hal yang lain dulu. Pak Edy fokus dulu lah menutup kerambah,” tandasnya.

Lebih lanjut, Lamsiang menyebut, bahwa konsep wisata halal yang dilontarkan gubernur itu, justeru bertentangan dengan tujuan menambah kunjungan. Apalagi konsep yang ingin diusung dalam pengembangan Danau Toba adalah untuk tujuan wisata internasional.

Ketua DPP Horas Bangso Batak Lamsiang Sitompul SH MH

“Danau Toba adalah kawasan wisata internasional. Bukan kawasan wisata ‘halal syariah’. Jadi kepada Pak Edy, tolong jangan buat usulan yang kontroversial dengan konsep wisata halal di Danau Toba,” kata Lamsiang. (BAH/FM)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

26 − 19 =