Tuesday , 1 December 2020
Home / DPRD Kota Medan / Setelah Tabrak Perda, Dinas PU Berusaha “Berkilah”

Setelah Tabrak Perda, Dinas PU Berusaha “Berkilah”

Frekuensimedia-Medan:  Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak mengatakan bahwa Dinas PU Kota Medan sudah melakukan kesalahan atas pemberian izin penutupan parit di Jalan Ringroad/Gagak Hitam yang sudah jelas bukanlah kewenangannya.

Paul juga menilai Dinas PU Medan terkesan takut untuk mengungkap kebenaran atas kesalahan yang menurut penuturan dari Dinas PU Medan itu sendiri adalah kesalahan administrasi.

” Dinas PU Medan perlu berkoordinasi dahulu ke pada Bagian Hukum di Pemko Medan agar lebih jelas mengetahui perda yang telah ditabraknya itu. Sudah jelas surat dari pihak BBPJN Sumut menyatakan penutupan parit/jembatan tidak pernah diberikan rekomendasi. Jadi pemberian izin oleh dinas PU Medan saat itu sudah jelas menabrak perda,” terang Politisi dari partai PDI Perjuangan Kota Medan di DPRD Medan Rabu (28/08/2020)

Tambah Paul lagi, pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini masyarakat termasuk juga Ibu boru Sinurat melalui kuasa hukumnya bisa saja mempidanakan Dinas PU Medan yang telah memberikan izin penutupan parit tanpa sepengetahuan pihak Kementerian PU melalui BPPJN Sumut.

” Dalam waktu dekat ini komisi IV DPRD Kota Medan akan memanggil pihak BBPJN Sumut, Dinas PKPPR Medan, Satpol PP Medan, Dinas PU Medan di kantor DPRD Medan untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya. Kami selaku komisi IV DPRD Medan akan mengawal surat rekomendasi yang kami keluarkan. Dinas PU Medan jangan mengatakan itu kewenangan pihak BBPJN Sumut, namun berani menerbitkan izin penutupan parit. Kalau memang tidak ada izin, kembalikan ke aturan yang sebenarnya. Kenapa harus takut, kalau memang tidak salah,” ujar Paul.

Selaku ketua komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak yang terus mengawal kasus Jalan Gagak Hitam/Ringroad meminta agar Dinas PU Medan membongkar cor parit di Jalan Ringroad/Gagak Hitam.

” Jika Dinas PU Medan tidak berani, lebih baik mundur saja, sebab, untuk urusan kecil saja sudah gentar, bagaimana lagi urusan yang lebih besar lagi,” tegasnya.

Dijelaskan Paul lagi, sudah jelas Dinas PU Medan telah berani mengeluarkan izin yang diketahui tidak wewenangnya, tidak berani membongkar.

” Untuk surat rekomendasi tertulis dari pimpinan DPRD Kota Medan kepada Dinas PU Medan untuk perintah bongkar, itu hal yang mustahil, sebab, tidak mungkin ketua DPRD Medan mengeluarkan kembali surat dengan isi yang sama untuk objek yang juga sama,” pungkas Paul. (Franky Manalu).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

8 + 1 =