Thursday , 12 December 2019
Home / BUMN / Rapat Paripurna DPRD Sumut Dihujati Banyak Protes

Rapat Paripurna DPRD Sumut Dihujati Banyak Protes

Rapat Paripuna DPRD Provinsi Sumatera Utara (Provsu) masa persidangan III Tahun Sidang V 2018-2019.

Frekuensi Media – Rapat Paripuna  DPRD Provinsi Sumatera Utara (Provsu) masa persidangan III Tahun Sidang V 2018-2019, dalam rangka Pengambilan Keputusan Bersama antara  DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara terhadap Ranperda rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sumut H.Wagirin Arman,S.Sos (9/9/2019) yang seharusnya rapat dimulai pukul 09.00 Wib.

Dalam rapat paripurna Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang hadir 39 orang yang tidak hadir 61 orang, pimpinan rapat Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengatakan jumlah anggota DPRD Sumut 100 orang rapat yang harus hadir minimal 67 orang yang hadir anggota Dewan bila  39 orang berarti tidak cukup korum, rapat tidak jadi terlaksana disekoor, tegasnya

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar Hanafiah Harahap memulai mengajukan protes terkait tidak hadirnya anggota DPRD sebanyak 31 orang enam kali rapat paripurna berturut-turut tidak pernah hadir kata Hanafiah. Sesuai dengan data Badan Kehormatan Dewan (BKD) terdapat 31 orang anggota dewan yang tidak hadir patut dijatuhi hukuman, katanya ditujukan kepada Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman yang didampingi wakil Ketua Sri Kumala dan H.Tengku Milwan.

Paripurna DPRD Sumatera Utara (Sumut) mulai dihujati anggota lain Fraksi Partai Golkar Lainnya Indra Alamsyah mengatakan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh hanafiah Harahap, sepatutnya sudah pantas  diberi sanksi berat, menyoal mereka yang sudah terpilih kembali tidak juga hadir, rapat kita buka saja pintanya.

Muncul protes dari H.M. Nazer Djoeli, ST dari Fraksi Partai Nasdem menyebutkan masalah tidak hadirnya anggota DPRD sampai Enam kali berturut-turut sudah patut diberi sanksi dan dilaporkan ke Mendagri, inilah terakhir rapat bagi kami yang terpilih dalam Paripurna ini, bahkan yang tidak  terpilih yang menghadiri paripurna ini tudingnya.

Instrupsipun terus bermunculan dari fraksi Partai lainnya dalam suasana kacau itu muncul sekelompak pendemo membentangkan sepanduk berukuran besar warna hitam dilantai dua ruang rapat bertuliskan monolak revisi UU  KPK dianggap melemahkan hak KPK. Mereka diusir oleh petugas karena dianggap mengganggu jalannya paripurna.

Demo Tolak Revisi KPK di Gedung DPRD Sumut.

Masnuar Tamba yang dihubungi wartawan mengaku dari Aliansi Koalisi Rakyat Sumatera Utara (Sumut) kedatangan mereka menolak penuh rencana Revisi Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan  KPK dan mengenai calon pimpinan KPK sekarang sedang gencarnya dipermasalahkan Aliamsi Rakyat Sumut juga menolak Capim KPK bermasalah tersebut, ungkap Masnua.

Kemudian Hafiah Harahap menyerahkan nama anggota DPRD yang 31 orang yang tidak hadir enam kali berturut turut itu kepada Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman. Wartawan Frekuensi yang mencoba menghubngi Ketua DPRD Sumut itu untuk meminta nama-nama yang telah diserahkan kepada Ketua  Wagirin, hanya menunjukkan namanya saja dan berkata siapa yang bertanggungjawab dalam hal ini benar ini nama yang disampaikan tapi tidak ditandatangani  oleh Hanafiah. (Bahren)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

− 1 = 2