Sunday , 5 July 2020
Home / Nasional / Komitmen Presiden Soal Novel Bawesdan Dipertanyakan

Komitmen Presiden Soal Novel Bawesdan Dipertanyakan

Frekuensimedia-Jakarta:  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus penyerangan terhadap penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Anggota Komnas HAM, Muhammad Choirul Anam, mengatakan, ringan terhadap dua terdakwa, Ronny Bugis dan Rahmad Kadir Mahulette, tak hanya mengejek keadilan bagi korban dan masyarakat.

Menurut dia, tantangan yang dikeluarkan pengadilan itu juga wujud penghinaan terhadap Presiden Jokowi sebagai otoritas tertinggi dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi saat ini. “Ini (memulihkan ringan) menghina, termasuk menghina Pak Presiden Jokowi yang juga dalam setiap waktu dia mengatakan pentingnya melakukan pemberantasan korupsi,” kata Choirul dalam diskusi berani yang diinisiasi YLBHI Jakarta, Ahad (21/6).

Novel kedua terdakwa menyerang Novel Baswedan pada 11 April 2017. Setelah hampir tiga tahun menjadi buron, kedua polisi aktif akhirnya muncul pada akhir 2019. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum malah membelikannya dengan satu tahun penjara.

Choirulingatkan, otoritas pemerintah sejak awal yakin penyerangan Novel Baswedan terkait dengan pekerjaannya di KPK. Komnas HAM, kata Choirul, pun sejak awal penyelidikan pun yakin penyerangan terhadap Novel terkait dengan total bantuan dan penyidikan perkara korupsi yang saat itu ditanganinya di KPK.

Komnas HAM, Choirul mengungkapkan, bahkan menilai serangan terhadap Novel dilakukan dengan pola konflik terencana dan terstruktur untuk perlindungan pemberantasan korupsi. Di sisi lain, Presiden Jokowi, dalam setiap janji serta komitmen kenegaraan kerap pertanggungjawaban pemberantasan korupsi. Akan tetapi, yang terjadi saat ini, menurut Choirul, malah inkonsistensi, yang merupakan pengingkaran komitmen dalam pemberantasan korupsi dan penyimpangan dalam upaya penegakan hukum.

“Dalam konteks ini, penting untuk kembali mengundang Presiden Jokowi karena sudah ada tamparan faktual tentang apa yang diamanatkan beliau (pemberantasan korupsi) ternyata dijawab dengan model (pencarian keadilan) yang seperti ini. Menurut saya, enggak kuat  , ”kata Choirul.

Persidangan terhadap dua terdakwa penyiraman air keras terhadap Novel akan kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Senin (22/6). Agenda persidangan yaitu mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas pembelaan terdakwa, yang dibacakan pekan lalu.

Sebelum itu, dalam pemulihannya, JPU memberikan pembelanjaan ringan terhadap Ronny Bugis dan Rahmad Kadir yang meminta penyerang udara keras untuk membuat mata kiri Novel Baswedan menggunakan kebutaan.

Sesat

Para mantan pemimpin KPK sekata menilai persidangan terhadap dua terdakwa mewakili peradilan yang sesat. Eksekusi pemburu koruptor ini mengajukan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara memvonis bebas Ronny Bugis dan Rahmad Kadir

Busyro Muqoddas, komisioner KPK 2011-2015, mengatakan, vonis bebas terhadap dua terdakwa itu merupakan jalur hukum yang efektif untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan ulang atas kasus penyerangan Novel. Pengajar hukum di Universitas Islam Indonesia (UII) itu mengatakan, investigasi baru diharapkan menjadi babak kejujuran yang mutakhir dalam mengungkap siapa dalang dan aktor utama serta pelaku penyerang Novel Baswedan sebenarnya.

Busyro mengambil contoh proses hukum yang pernah terjadi dalam kasus pembunuhan melaporkan Udin di Yogyakarta 1996. Dalam kasus tersebut, majelis hakim membebaskan terdakwa Iwik karena berusaha untuk mencegah pembalikan yang sebenarnya.

Putusan bebas terdakwa saat itu pun, kata Busyro, berujung pada upaya pengungkapan baru tentang siapa yang sebenarnya melepaskan Udin. Meskipun, kasus tersebut sampai sekarang, pembunuhan dalang tak terkuak.(ROL/Sugandhi Siagian)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

9 + 1 =