Wednesday , 16 October 2019
Home / Internasional / Kementerian Lingkungan Hidup Mengatakan Medan Kota Terkotor Se Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup Mengatakan Medan Kota Terkotor Se Indonesia

Tumpukan sampah

Frekuensimedia.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Medan mengkhawatirkan akan julukan Medan sebagai ‘kota sampah’ jika mindset pemerintah Kota Medan tidak lekas diubah dalam menangani sampah.

“Mindset pemerintah Kota Medan dalam menangani sampah hanya persoalan angkut, bukan bagaimana mengelolanya. Jika mindset seperti ini tidak diubah maka ‘kota sampah’ tidak lama lagi segera menjadi milik Kota Medan,” kata juru bicara Fraksi PKS Rajuddin Sagala dalam pendapat fraksinya terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada rapat paripurna di gedung dewan, Senin (21/01/2019).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beberapa waktu lalu menyebutkan Kota Medan sebagai kota terkotor di Indonesia. Penilaian itu berkaitan dengan pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir. Sebagai kota terkotor, sebut Rajuddin, tentu saja penilaian itu membuat malu masyarakat Kota Medan.

“Bagi kita (Fraksi PKS-red) penilaian itu tidak mengejutkan. Sebab jauh hari Pemko Medan telah kita ingatkan tentang potensi Kota Medan menjadi ‘kota sampah’ karena daya angkut armada sampah hanya 80 persen saja. Artinya masih ada 20 persen sampah yang tidak terangkut setiap harinya. Jadi wajar setiap hari kita menyaksikan banyak sampah yang berserak di jalan-jalan di Kota Medan,” katanya.

Oleh sebab itu, kata Rajuddin, Fraksi PKS mengusulkan kepada pemerintah Kota Medan untuk berinvestasi besar dalam pengelolaan sampah.

“Dan mindset buang sampah di masyarakat harus diubah menjadi pengelolaan sampah. Baik berbasis rumah tangga maupun berbasis komunal. Ini harus menjadi perhatian Pemko Medan,” katanya.¬†Mengenai Ranperda Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, sebut Rajuddin, Fraksi PKS berharap Wali Kota Medan mengeluarkan peraturan teknis seperti program penataan kawasan permukiman, tapi perbaikan jalan, drainase serta ketersediaan air bersih. (FM/01)