Monday , 21 September 2020
Home / Global / Kekerasan Oknum Sat Sabhara Polresta Medan Atas Wartawan,Parkir Satu Bulan STTLP/807/K/III/2015/SPKT Resta Medan.

Kekerasan Oknum Sat Sabhara Polresta Medan Atas Wartawan,Parkir Satu Bulan STTLP/807/K/III/2015/SPKT Resta Medan.

frekuensimedia.com – Satu bulan sudah kasus penganiayaan yang dialami wartawan Harian ANDALAS, Thamrin Samosir, dilaporkan ke Polresta Medan, dengan nomor LP: STTLP/807/K/III/2015/SPKT Resta Medan tertanggal 5 April 2015. Namun, laporan tersebut seolah sengaja dikaburkan pembuktiannya oleh penyidik.
Atas dasar itu, korban penganiayaan oknum Sat Sabhara Polresta Medan melalui kuasa hukumnya dari SCP Law Office & Associates pimpinan C.P. Siregar,SH memohon perlindungan hukum kepada Kapolresta Medan. Melalui surat bernomor 18/SCP-MPH/V/2015, kuasa hukum korban, Agus A Samosir, SH dan Abdullah M Amin, SH, menjelaskan kronologis kejadian tersebut dan tindakan penyidik yang telah melampaui kewenangannya.
“Kami berharap Kapolresta Medan dapat melakukan pengawasan dan memeriksa oknum penyidik karena upaya yang dilakukan penyidik telah melampaui kewenangannya,” terang Kuasa Hukum korban, Agus Samosir, SH dan Abdullah M Amin, SH, kemarin.
Dikatakannya, proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap korban dan saksi adalah tindakan sewenang-wenang karena masih dalam tahap penyelidikan. Lalu belum ditingkatkannya laporan tersebut menjadi tahap penyidikan, patut dipertanyakan. “Kita mempertanyakan kenapa seluruh saksi termasuk korban diundang untuk wawancara namun dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Sedangkan tahapan masih dalam penyelidikan. Kenapa penyidik takut meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan? Kalau nanti dalam penyidikan memang tidak dtemukan cukup bukti, silahkan di SP3 agar kami bisa melakukan upaya hukum. Tapi ini tidak, ada apa ini?,” tanyanya.
Kemudian proses penghentian penyelidikan yang dilakukan penyidik tidak berdasarkan hukum.Karena penyidik tidak punya hak dalam penyelidikan untuk memeriksa semua proses lalu mengambil kesimpulan sendiri bahwa tidak terdapat cukup bukti.”Kesimpulan suatu perkara tidak boleh disimpulkan penyidik dalam penyelidikan karena untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara ada di ranah persidangan,” imbuhnya.
Alasan penyidik yang menyatakan tidak ditemukan bukti Permulaan yang cukup, dianggap terlalu mengada-ngada. Padahal, sudah ada saksi yang dimintai keterangan dan visum yang diserahkan.
“Alat bukti mengacu kepada Perkap No. 14 tahun 2012 tentang managemen penyidikan tindak pidana, sudah nyata-nyata diketahui penyidik. Lalu alat bukti apa lagi yang dinyatakan tidak cukup oleh penyidik?” tanyanya lagi.
Selain itu, dalam proses surat-menyurat penyidik dinilai tidak tertib administrasi. Sebab, beberapa surat yang dikirim ke klien kuasa hukum, seperti tidak mencantumkan Surat Perintah Penyelidikan yang jelas sebagai rujukan, menimbulkan dugaan bahwa penyidik pembantu melakukan pemeriksaan yang wenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum.
“Kita berharap penyidik dapat melakukan proses penyidikan secara professional dan tidak memihak,” pungkasnya.
Sebelumnya, aksi premanisme diperlihatkan sejumlah oknum anggota Sabhara Polresta Medan yang berjaga di areal Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Minggu (5/4) sekitar pukul 22.00 WIB lalu. Belasan bintara remaja Sabhara Polresta Medan yang mengenakan seragam dinas lengkap dengan rompi hitam khas Sabhara Polresta Medan melakukan pengeroyokan terhadap seorang wartawan Harian Andalas, Thamrin Samosir (25), yang tengah melaksanakan tugas jurnalistik-nya di areal PRSU. Peristiwa penganiayaan yang dialaminya terjadi di depan Pos Satpam PRSU dan disaksikan ratusan warga yang tengah berkunjung ke PRSU.(Kontra 01)