Monday , 24 February 2020
Home / Investigasi / Kadishut Sumut Ir.Halen Purba Bungkam Hutan Simalungun Kian Porak-Poranda

Kadishut Sumut Ir.Halen Purba Bungkam Hutan Simalungun Kian Porak-Poranda

Diam Bijak Atau Tidak Mampu Menindak?

IMG_2124

 

frekuensimedia.com-Kemampuan Ir.Halen Purba selaku Kadishut Sumut dipertanyakan,selama menjabat belum ada gebrakan yang  telah dilakukan untuk menyelamatkan Hutan Negara.Baik dalam  hal penyuluhan,pencegahan,penindakan bahkan sampai gugatan ke pengadilan,kinerjanya masih dipertanyakan,latar belakang sepak terjang sebelum menjabat sebagai Kadishut cukup mumpuni dia menjabat posisi strategis di Pemetaan lokasi di era mantan Kadishut Sumut JB Ringo-Ringo.

Bukannya lebih aktif menangani Hutan Negara yang berada di santero Sumatera Utara seperti para pendahulunya,berbanding terbalik dalam hal penanganan! Laporan dari masyarakat bertubi-tubi masuk tapi yang ada hanya jawaban klasik didapat “kita tunggu proses hukum”.

Aneh Menunggu Proses hukum sementara siapa terlapor dan siapa pelapor yang pasti bukan pihak Dishut Sumut.Pantauan dilapangan Hutan Sianak-Anak Batu Holing. Desa Togur.Kecamatan Dolok Silau.Kab.Simalungun Sudah porak-poranda dan hampir dipastikan gundul.Proses hukum yang dioral Ir.Halen Purba sama sekali tidak berpengaruh untuk perbaikan bahkan kian menjadi-jadi.

Diam bijak atau tidak mampu?Hutan pada di habisi tidak ada tindakan apapun sama sekali,masyarakat kian apatis melihat relita yang ada dan tidak dapat dipungkiri.Masyarakat berhak melestarikan hutan demi keberlangsungan hutan yang dapat diwariskan ke anak cucu sesuai dengan;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 Pasal 59 Masyarakat berkewajiban:

a.

menjaga dan memelihara kelestarian hutan; dan

b.

mengelola hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 60
Masyarakat berkewajiban memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang
apabila mengetahui atau adanya indikasi perusakan hutan.
Pasal 61
Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara:
a.
membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti perusakan hutan;
b.
melibatkan dan menjadi mitra lembaga pemberantasan perusakan hutan dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
c.
meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan;
d.
memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
e.
ikut serta melakukan pengawasan dalam penegakan hukum pemberantasan perusakan hutan; dan/atau
f.
melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
      Adapun dasar pelaksanaan,pencegahan penindakan dan reboisasi hutan kembali diatur dalam
BAB VII
KERJA
SAMA INTERNASIONAL
Pasal 64
(1)
Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dengan negara lain dalam rangka
pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan mempertimbangkan dan menjaga
kepentingan nasional.
(2)
Kerja sama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dapat dilakukan dalam bentuk:
a.
kerja sama bilateral;
b.
kerja sama regional; atau
c.
kerja sama multilateral.
Pasal 65
(1)
Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.
(2)
Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama dapat
dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip timbal balik (resiprositas).
Pasal 66
(1)
Pemerintah melakukan kerja sama internasional dalam rangka mencegah perdagangan
dan/atau pencucian kayu tidak sah.
(2)
Pemerintah berkewajiban melakukan upaya pengembalian kerugian atas hasil tindak pidana
perusakan hutan.
Pasal 67

(2)
Kerja sama internasional dalam rangka pencegahan perusakan hutan
dapat dilakukan dalam hal:
a.
manajemen pengelolaan hutan yang berkelanjutan;
b.
kerja sama konservasi dan restorasi kawasan hutan;
c.
pemberdayaan masyarakat; dan
d.
permerkuatan sistem verifikasi dan sertifikasi legalitas kayu yang diakui secarainternasional.
(3)
Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengurangi
kerusakan hutan akibat perusakan hutan dan kelestarian hutan.
Pasal 68
Pemerintah mendorong kerja sama internasional dalam hal pendanaan dari masyarakat internasional
dan investasi swasta internasional dalam rangka pencegahan perusakan hutan.
Pasal 69
(1)
Untuk melaksanakan kerja sama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan
pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Menteri dapat bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Republik Indonesia melakukan kerja sama internasional dengan negara lain,
organisasi internasional, dan/atau lembaga keuangan asing, khususnya menyangkut
penanganan pemberantasan pembalakan liar.
(2)
Kerja samainternasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, konvensi, dan kebiasaan internasional yang berlaku secara umum.
Pasal 70
Dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan,dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap
perkara perusakan hutan, Pemerintah dapat melakukan kerja sama regional dan internasional
melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 71
Kerja sama internasional dalam rangka melakukan
penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70meliputi:
a.
identitas keberadaan dan kegiatan dari setiap
orang, baik nasional maupun asing yang disangka terlibat dalam perusakan hutan;
b.
pemindahan hasil kejahatan atau kekayaan yang berasal dari perusakan hutan;
c.
pemindahan kekayaan, perlengkapan, atau alat pembantu lainnya yang digunakan atau
dimaksudkan untuk digunakan dalam melakukan perusakan hutan;
d.
seluruh mata rantai terjadinya tindak pidana
pencucian kayu tidak sah sampai dengan pencucian uang.
e.
identitas dan kegiatan dari negara yang melakukan pencucian kayu tidak sah yang
merupakan hasil perusakan hutan di Indonesia;dan/atau
f.
melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana perusakan hutan.
Pasal 72
Kerja sama dalam rangka penyelidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan melalui kerjasama interpol negara masing-masing.
Pasal 73
Pemerintah dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapat
penggantian biaya dan bagi hasil atas pemanfaatan kayu dari perusakan hutan.
Termasuk juga perlindungan saksi terlapor harus dijaga kerahasiaan demi keselamatan jiwanya,
BAB IX
PELINDUNGAN SAKSI, PELAPOR, DAN INFORMAN
Pasal 76
(1)
Setiap orang yang menjadi saksi, pelapor, dan informan dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan pembalakan liar, wajib diberi pelindungan khusus oleh Pemerintah.
(2)
Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghindari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri,jiwa, dan/atau harta, termasuk keluarganya dan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 77
Pelindungan keamanan bagi saksi, pelapor, daninforman berupa:
a.
pelindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan dan informasi yang akan, sedang, atau telah diberikan;
b.
pemberian informasi mengenai putusan pengadilan; dan/atau
c.pemberitahuan dalam hal terpidana dibebaskan.
Pasal 78
(1)
Pelapor dan informan tidak dapat dituntut secara
hukum, baik pidana maupun perdata atas
laporan dan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
(2)
Pelindungan hukum tidak berlaku terhadap
pelapor dan informan yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.
Pasal 79
Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan
pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat
dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
Pasal 80
Mekanisme pelindungan hukum pelapor dan informan:
a.
pelapor dan informan mendapat pelindungan hukum dengan mempertimbangkan syarat
sebagai berikut:
1.
sifat pentingnya keterangan pelapor dan informan;
2.
tingkat ancaman yang membahayakan pelapor dan informan;
3.hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap pelapor dan informan; dan
4.
rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh pelapor dan informan.
b.
tata cara memperoleh pelindungan bagi pelapor dan informan, baik atas inisiatif sendiri maupun
atas permintaan pejabat yang berwenang,dilakukan dengan mengajukan permohonan
secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 81
(1)
Pejabat yang berwenang wajib memberikan pelindungan sepenuhnya kepada pelapor dan
informan, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan.
(2)
Pelindungan atas keamanan pelapor dan informan dihentikan berdasarkan alasan:
a.
pelapor dan informan meminta agar pelindungan terhadapnya dihentikan dalam
permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
b.
atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan pelindungan terhadap
pelapor dan informan berdasarkan ataspermintaan pejabat yang bersangkutan;
c.
pelapor dan informan melanggar ketentuan yang tertulis dalam perjanjian;
d.
instansi yang berwenang berpendapat bahwa pelapor dan informan tidak lagi memerlukan
pelindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan; atau
e.
penghentian pelindungan keamanan seorang pelapor dan informan harus dilakukan secara tertulis.
BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 82
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
a.
melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin
pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
b.
melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
c.
melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf c
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(2)
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan
yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana
denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyakRp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Korporasi yang:
a.
melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin
pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
b.
melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
c.
melakukan penebangan pohon dalam kawasan
hutan secara tidak sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Pasal 83
(1)
Orang perseorangan yang dengan sengaja:
a.
memuat, membongkar, mengeluarkan,
mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki
hasil penebangan di kawasan hutan tanpa
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
b.
mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak
dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
c.
memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga
berasal dari hasil pembalakan liar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta
pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(2)
Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
a.
memuat, membongkar, mengeluarkan,
mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki
hasil penebangan di kawasan hutan tanpa
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
b.
mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak
dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf e; dan/atau
c.
memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf
h
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8
(delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
(3)
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c
dilakukan oleh orang perseorangan yang
bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar
kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda
paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
(4)
Korporasi yang:
a.
memuat, membongkar, mengeluarkan,mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki
hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf d;
b.
mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil
hutan kayu yang tidak dilengkapi secara
bersama surat keterangan sahnya hasil
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
c.
memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d,
b.
mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak
dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
c.
memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8
(delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3)
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang
bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda
paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
(4)
Korporasi yang:
a.
memuat, membongkar, mengeluarkan,mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki
hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
b.
mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 huruf e; dan/atau
c.
memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Pasal 84
(1)
Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk
menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan
hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).
(2)
Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk
menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3)
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang
perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) dan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(4)
Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau
membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpaizin pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyakRp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).(dok,UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN)
Kekuatan Kadishut Sumut sesuai dengan undang undang diatas cukup mampu untuk melakukan tindakan yang nyata,bukan hanya berdiam diri saja,atau lebih baik ajukan permohonan pengunduran diri bila tidak mampu.(kontra 01)