Saturday , 31 October 2020
Home / Nasional / DPP PPP Diminta tegas Tolak RUU HIP

DPP PPP Diminta tegas Tolak RUU HIP

Frekuensimedia-Medan:  Juru bicara Forum Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) se-Sumatera Utara (Sumut) H Aja Syahri, SAg meminta, DPP PPP bersikap tegas tolak Rancangan Undang-Undang –Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP). Karena berbahaya dan bertentangan dengan hati nurani Umat Islam.

“Ketua-ketua DPC PPP se-Sumut sangat menantikan “Kebijakan dan Sikap Tegas DPP PPP menolak RUU itu”. Mengingat sampai saat ini DPP belum mengeluarkan statemen (kebijakan) apapun terkait RUU-HIP yang meresahkan tersebut sehingga,  pengurus PPP didaerah (khususnya Sumut) dan masyarakat Islam di Sumut bertanya-tanya. DPP PPP PPP diminta tegas menolak RUU itu,”  ujar Aja Syahri di Medan, di Masjid Agung Medan Sabtu (20/06/2020).

Menurutnya, selain DPP PPP yang harus bersikap tegas demi membela kepentingan Umat Islam, pemerintah juga harus segera menghentikan pembahasan RUU-HIP tersebut, karena menimbulkan polemik bagi masyarakat Islam. Dengan dihentikannya pembahasan,  maka semua aman. Pemerintah aman, DPR juga aman dan masyarakat tidak bergejolak.

“Saat ini, pemerintah dan DPR didesak oleh hampir seluruh elemen masyarakat untuk membatalkan RUU-HIP. Tidak hanya MUI, Alwashliyah, NU dan Muhammadiyah juga menolak. Tapi pemerintah malah, melalui Menkopolhukam  “menunda pembahasan RUU HIP itu,” dan tidak menghentikannya.

Aja Syahri, yang juga Ketua DPC PPP Kota Medan ini, selain meminta pemerintah menghentikan pembahasan RUU-HIP, pemerintah juga perlu cermat mengidentifikasi ulang peran lembaga atau perseorangan yang justru menjadi beban politik dipemerintahan.

Menurutnya lagi, pemerintah seharusnya sudah bisa mengambil hikmah dari peristiwa 212. Jutaan Umat Islam “menggruduk” Jakarta, yang melelahkan. Ketika itu persolannya penghinaan agama. Saat ini persoalannya bergeser namun tidak kalah urgen,  yaitu tersingkirnya Tuhan dari Pancasila. Tidak tertutup kemungkinan, jika RUU HIP diteruskan terjadi dampak yang lebih dasyat.

“Pemerintah jangan terkesan anggap remeh dengan Umat Islam. MUI, melalui maklumatnya tegas menolak RUU-HIP tanpa kompromi, jangan dilanjutkan. Alwashliyah, Muhammadiyah, NU dan elemen masyarakat Islam yang lainnya  juga bersikap tegas minta pemerintah segera menghentikan. Tak ada negosiasi. Jika nekat dilanjutkan, MUI telah menyatakan imbauannya kepada Umat Islam untuk menjadi garda terdepan menggunakan jalur konstitusionalnya,” tegas Aja Syahri.

Dikatakannya, keputusan ada di pemerintah. DPR-RI sudah menyerahkan ke pemerintah. Jika pemerintah tidak menghentikan dan membatalkannya, tapi justru masih bermain-main dengan kata  “tunda”  maka dikawatirkan,  konsolidasi umat yang mulai terbangun di hampir seluruh wilayah Indonesia bisa jadi bom waktu, kata Aja Syahri (Sugandhi Siagian)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

+ 41 = 44