Friday , 6 December 2019
Home / Redaksiana / DARURAT PILKADA HUMBANG, SEBAIKNYA PILKADA HUMBANG TAHUN 2015 DITUNDA HINGGA 2017 Oleh : Maruli Tua Silaban, SH Ketua Indonesia Democracy Watch (IDW)

DARURAT PILKADA HUMBANG, SEBAIKNYA PILKADA HUMBANG TAHUN 2015 DITUNDA HINGGA 2017 Oleh : Maruli Tua Silaban, SH Ketua Indonesia Democracy Watch (IDW)

frekuensimedia.com – Demi menyelamatkan Pilkada di Kabupaten Humbang Hasundutan yang demokratis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebaiknya pelakasanaan Pilkada tahun 2015 di Kabupaten itu ditunda hingga 2017
Ide dan gagasan ini sangat beralasan , baik secara hukum dan secara politis karena penetapan pasangan Calon Nomor 4 yaitu Palbet Siboro – Henri Sihombing dan pasangan calon nomor 5, yaitu Harry Marbun – Momento Sihombing ditengarai persoalan hukum yang amat sulit diterima akal sehat untuk ditetapkan menjadi pasangan calon bupati.
Permasalahan itu bermula dari buah konflik internal di DPP Partai Golkar, yakni adanya Kubu Aburizal Bakrie yang biasa disebut ARB hasil Munas Bali dan kubu Agung Laksono hasil Munas Ancol.
Sangkin kuatnya efek konflik tersebut, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 harus dirubah menjadi Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, hanya untuk mengakomodir kepentingan Partai Golkar semata, pada hal pada tahun-tahun sebelumnya, partai yang berkonflik otomatis tidak berhak ikut serta dalam Pilkada.

Benang kusut yang terjadi seputar Pilkada kali ini dan dari waktu ke waktu dikombinasi dengan keberpihakan dan ketidak-indepennya penyelenggara Pilkada, secara khusus KPU ditengah konflik Partai Golkar dan tarikan-tarikan lainnya yang selalu menyandra KPU itu sendiri.

Penetapan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap pasangan calon Harry Marbun – Momento Sihombing dan pasangan calon Palbet Siboro – Henri Sihombing sejak dari awal telah memunculkan kejanggalan-kejanggalan, diantaranya KPUD Kabupaten Humbang tidak konsisten dalam menjalankan Keputusan yang telah ditetapkannya, yaitu tentang Jadwal dan Tahapan Pilkada, penolakan KPUD Humbang terhadap pasangan calon Palbet Siboro – Henri Sihombing dan pasangan Calon Harry Marbun – Momento Sihombing yang sama-sama mengklaim didukung partai Golkar walaupun hanya pasangan calon Palbet Siboro – Henri Sihombing sebagai pasangan calon yang pada akhirnya mendapat dukungan dari dua kubu yang ada di Partai Golkar, namun waktu mendapatkan dukungan tersebut sangat kontroversial karena tidak sesuai dengan batas waktu penyampaian berkas secara lengkap, yaitu tanggal 28 Juli 2015, dan Sikap KPUD yang tidak objektif dalam menolak dan menerima pendaftaran kedua kubu dari pasangan calon yang diusung Partai Golkar tersebut.

Jika Penyelenggara Pilkada (KPUD dan Panitia Pengawas) di Humbang Hasundutan kompak dan konsisten terhadap tahapan dan jadwal serta tatas cara (teknis) pendaftaran pasangan calon bupati yang telah ditetapkan, maka karut-marut dan persoalan yang terjadi saat ini tidak akan muncul yang pada akhirnya meresahkan masyarakat Humbang Hasundutan saat ini.

Sudah menjadi rahasia umum, Panitia Pengawas Pemilih di Kabupaten tersebut sulit untuk memastikan independen dalam menerbitkan Keputusannya yang telah merekomendasikan pasangan Calon Palbet Siboro – Henri Sihombing untuk ditetapkan menjadi Peserta Pilkada pasca KPUD Humbang menerbitkan Surat Penolakan terhadap pasangan Palbet Siboro – Henri Sihombing maupun pasangan Harry Marbun – Henri Momento Sihombing pada tanggal 29 Juli 2015.

Atas rekomendasi Panwaslih tersebut, KPUD pun mengikut-sertakan Pasangan Palbet Siboro – Henri Sihombing menjadi Peserta Pilkada dengan Nomor urut 4 yang ditetapkan dalam Keputusan KPUD Humbahas Nomor : 181/Kpts/002.434.857/IX/2015 tentang Penetapan Palbet Siboro-Henri Sihombing sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015; dan Keputusan KPU Humbahas Nomor 184/KPU/002.434857/IX/2015 Penetapan KPU Humbang Hasundutan tentang Pengumuman Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati yang memenuhi syarat.

Pertikaian politik dan hukum tak berhenti disitu, oleh karena UU Nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah direvisi dengan PKPU Nomor 12 tahun 2015 memberi ruang dan kesempatan bagi peserta Pilkada yang merasa dirugikan, maka pasangan Harry Marbun – Momento Sihombing melakukan upaya hukum dengan cara melayangkan gugatan melalui Pengadilan Tinggu TUN Medan, dengan inti pokok gugatan untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Humbahas Nomor : 126/kpts/002.434857/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Marganti-Ramses, Dosmar-Saut dan pasangan Rimso-S Derincen; Keputusan KPU Kabupaten Humbahas Nomor : 129/KPU/002.434857/VIII/2015 Tentang Pengumuman Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati yang memenuhi syarat; Keputusan KPU Humbahas Nomor : 181/Kpts/002.434.857/IX/2015 tentang Penetapan Palbet Siboro-Henri Sihombing sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015; dan Keputusan KPU Humbahas Nomor 184/KPU/002.434857/IX/2015 Penetapan KPU Humbang Hasundutan tentang Pengumuman Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati yang memenuhi syarat.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pun pada tanggal 15 Oktober 2015 memutus Perkara Pilkada Humbang melalui Perkara Nomor: 10/G/PILKADA/PT-TUN MDN/2015, yang pada pokoknya menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal objek gugatan tersebut diatas (empat Keputusan KPUD Humbang Hasundutan), memerintahkan KPUD Humbang Hasundutan untuk mencabut Keputusan tersebut, serta memerintahkan KPUD Humbang Hasudutan untuk menerbitkan kembali Keputusan tentang Bakal Pasangan Calon dengan mencantumkan nama Harry Marbun – Momento Sihombing sebagai Pasangan Calon Bupati dan WakilBupati Humbang Hasundutan Tahun 2015.

Dengan mencermati Putusan tersebut yang sarat dengan kejanggalan, baik secara formil mapun materil, putusan dikategorikan sesat pikir, hakim tidak imparsial, tidak fair, cenderung memihak terhadap salah satu pihak yang bersengketa, tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap para pihak dalam mempertahankan hak-haknya maka kegaduhan hukum dan politik pun semakin parah, karena KPUD Humbang Hasundutan tidak melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung yang dibenarkan oleh UU untuk membuktikan dan mempertahankan bahwa keputusannya telah diambil sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam menetapkan pasangan calon, akan tetapi KPU mulai dari pusat sampai ke KPUD Humbang Hasundutan berdiam diri sampai Putusan PT TUN tersebut berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde).

Penilaian terhadap Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan yang tidak imparsial, tidak fair dan sesat pikir tersebut terungkap pada Eksaminasi terhadap Putusan PT TUN Medan tersebut yang dilakukan oleh Indonesia Democracy Watch pada tanggal 3 Nopember 2015, di Jakarta yang menghadirkan Prof. Dr. Saldi Isra (Pakar Hukum Tata Negara), Prof. Dr. Lintong Oloan Siahaan (Pakar Hukum Tata Usaha Negara/mantan Hakim PT TUN Jakarta) dan Rambe Kamarul Zaman (Ketua Komisi II DPR RI dari F-PG).

Oleh karena KPUD Humbang Hasundutan tidak melakukan upaya hukum kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut dibacakan dan diberitahukan secara patut kepada para Pihak, maka demi hukum putusan tersebut inkrach van gewijsde, sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, maka KPUD wajib untuk melaksanakannya.

Jika tidak KPUD dikategorikan melanggar UU/melawan hukum. KPUD pun harus menelan pil pahit akibat sikapnya yang tidak objektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pilkada, sehingga KPU Humbahas mengeluarkan surat keputusan nomor: 252.Kpts/002.434857/XI/2015 tertanggal, 8 November 2015 yang ditandatangani Ketua KPU,Leonard Pasaribu tentang penetapan pasangan Harry Marbun – Momento Sihombing sebagai pasangan calon Bupati –calon Wakil Bupati Humbanghas yang diusung oleh partai Golkar dengan pasangan Nomor urut 4, menggantikan nomor urut pasangan Palbet Siboro – Henri Sihombing.

Masyarakat kian hari kian bingung, karena pemilih diperhadapkan dengan ketidak pastian pasangan nomor urut antara Palbet Siboro – Henri Sihombing yang telah lebih awal dari dan dengan Pasangan Calon Harry Marbun – Momento Sihombing mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 4, lalu setelah putusan PT TUN Tanggal 15 Oktober 2015 tersebut, tiba-tiba muncul lagi pasangan calon Harry Marbun – Momento Shimbing sebagai pasangan nomor urut 4 yang sama-sama didukung oleh Partai Golkar.

Kegaduhan dan keresahan dimasyarat belum juga berakhir, sejak hari Senin, tanggal 16 Nopember 2015, terjadi lagi pertukaran nomor urut dari Harry Marbun – Momento Sihombing sebagai pasangan calon nomor urut 4, dirubah lagi menjadi nomor urut 5, sehingga terakhir peserta pasangan Calon Bupati Humbang Hasundutan yang didukung oleh Partai Golkar terdiri dari dua pasangan yaitu: Palbet Siboro dengan wakilnya Henri Sihombing dengan nomor urut 4, dan Harry Marbun berpasangan dengan Momento Sihombing dengan Nomor urut 5.

Munculnya dua pasangan calon bupati Humbang Hasundutan dari Partai Golkar sungguh amat sulit untuk diterima akal sehat dan logika politik yang normal, namun hal tersebut telah menjadi kenyataan yang sangat mengecewakan akibat unprofesional conduct, baik penyelenggara Pilkada (KPUD dan Panitia Pengawas) yang sulit untuk memastikan objektif dan independen dalam menjalankan tigas, fungsi dan wewenangnya, maupun Pengadilan Tinggi TUN Medan yang tidak fair dan tidak imparsial dalam memutus sengketa Pilkada Humbang Hasundutan.

KPU Pusat, KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPUD Humbang Hasundutan telah secara sengaja dan bersama-sama serta sistemik untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam penetapan calon Bupati/Wakil Bupati Humbang Hasundutan pada Pilkada Tahun 2015.

Pelanggaran secara sengaja dan bersama-sama serta sistemik tersebut, sulit juga memastikannya semata-semata pelanggaran belaka, akan tetapi sarat dengan kepentingan sesaat oleh oknum-oknum penyelenggara bersekongkol dengan calon Peserta Pilkada Humbang Hasundutan dan atau tim sukses atau simpatisan calon Bupati/Wakil Bupati yang maniak kekuasaan.

Disatu sisi, pelanggaran tersebut sepintas lalu dapat dimaklumi karena merupakan pilihan yang moderat untuk meminimalisir konflik horizontal yang bakal terjadi di masyarakat Humbang Hasundutan, karena jika KPU tidak mengikutsertakan salah satu dari pasangan calon tersebut, entah pasangan calon Harry Marbun – Momento Sihombing atau pasangan calon Palbet Siboro – Henri Sihombing, konflik dan pertumpahan darah di Humbang Hasundutan sulit untuk dibendung, sehingga KPU/KPUD Humbang Hasundutan bersama penyelenggara Pilkada lainnya pun memilih jalur tengah, dengan kemungkinan risiko yang lebih minim, sekalipun pilihan itu tetap kategori Keputusan yang melanggar UU/hukum.

Bisa dibayangkan, Penyelenggara Pemilu telah menimbang-nimbang risiko yang paling minim, sekalipun pilihan tersebut melawan hukum dengan asumsi seperti pepatah yang mengatakan, “sekali mandi biarlah basa, sekali melanggar hukum biarlah melanggar hukum”, walapun pelanggaran tersebut hanya diatas kertas, daripada terjadi pertumpahan darah diantara para pendukung Palbet Siboro – Henri Sihombing dengan pendukung Harry Marbun – Momento Sihombing, bilamana KPUD mengikutsertakan hanya satu pasangan dari dua pasangan calon yang berkonflik.

Namun ditengah konflik dan persaingan antara pasangan calon Palbet Siboro – Henri Sihombing dan timnya/pendukungnya dengan pasangan calon Harry Marbun – Momento Sihombing dan timnya/pendukungnya, penyelenggara Pilkada (KPU/KPUD Provisni/KPUD Humbang dan Panwaslih/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Pusat) pun semakin leluasa untuk menaikkan tarif dan semakin mahal harganya, antara membatalkan salah satu pasangan atau menerima dua-duanya atau sebaliknya untuk membatalkan kedua pasangan tersebut. Karena Penyelenggara sesuangguhnya punya kewenangan dan mempunyai dasar hukum untuk membatalkan keikut-sertaan kedua pasangan tersebut dalam Pilkada tahun 2015, namun KPU/KPUD tidak menempuh jalur tersebut karena takut kehilangan kesempatan mendapatkan upeti dari kedua pasangan calon yang bersengketa.

Pun jika pelanggaran tersebut kelak diproses secara hukum oleh DKPP, para komisioner KPUD Humbang Hasundutan telah terlebih dahulu mengamankan “posisi finacial” dan mendapatkan kompensasi secara ekonomi sebagai buah dari pelanggaran secara sengaja, sistemik dan bersama-sama tersebut atau melanggar secara berjamaah.

Mengenai buah pelanggaran berjamaah tersebut, memang sulit untuk membuktikannya diatas kertas, namun ibarat adagium yang mengatakan, “bau kentut, baunya tercium di hidung tapi sulit mencarinya dengan mata dan telinga”.

Lagi-lagi sulit untuk meyakini Penyelenggara Pemilu (KPUD/KPU Provinsi/Pusat dan Panwaslih Humbang Hasundutan/Bawaslu Provinsi/Bawaslu) clear and clean serta objektif dan independen dalam mengambil Keputusan tentang konflik calon peserta Pilkada Humbang karena telah secara terang dan jelas ketentuan yang berlaku dalam penetapan calon Peserta Pilkada, yaitu adanya dukungan dari Partai Politik dalam hal ini dukungan dari 2 (dua) kubu di Partai Golkar, sekalipun ada Putusan PT TUN Medan yang memerintahkan penetapan pasangan calon Harry Marbun – Momento Sihombing.
Memang dengan adanya Keputusan KPUD Humbang Nomor: 252.Kpts/002.434857/XI/2015 tertanggal, 8 November 2015 tersebut, KPUD telah menjalankan sesui Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor : 10/G/PILKADA/PT-TUN MDN/2015, namun setelah Penetapan KPUD tersebut, telah terbit Keputusan Panwaslih kabupaten Humbang Hasundutan yang merekomendasikan Pasangan calon Palbet Siboro – Henri Sihombing, Keputusan Panwas tersebut menjadi dasar bagi KPUD Humbang Hasundutan untuk menerbitkan kembali Keputusan yang sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, yaitu bahwa Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik harus mendapat dukungan dari Partai Politik, sehingga bilamana muncul gugatan kembali dari pasangan calon Harry Marbun – Momento Sihombing atau sebaliknya gugatan dari pasangan calon Palbet Siboro – Henri Sihombing jika KPUD Humbang menetapkan Harry Marbun – Momento Shombing dan menolak keputusan Panwaslih yang merekomendasikan pasangan calon Palbet Siboro – Henri Sihombing, maka pengadilan berhak menyatakan bahwa gugatan ditolak karena telah nebis in indem yaitu suatu gugatan dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, namun hal itu tidak dilaksanakan oleh KPUD Humbang Hasundutan.
Hal tersebut menjadi bukti, betapa derasnya arus godaan dan tawaran dari pasangan calon bupati Humbang yang berkonflik, yang pada akhirnya menjadi visualisasi untuk memprediksi pasangan calon yang bakal “menang” dalam pertarungan Pilkada Humbang Hasundutan tahun 2015. Yaitu bahwa salah satu dari peserta yang berkonflik ini diprediksi masuk nominasi akan unggul dengan berbagai upaya akan dilakukan, bahkan dengan main “kayu” pun akan dilakukan demi untuk memenuhi libido politik dari pasangan atau tim pendukung/sponsor dan simpatisannya.
Mengenai pasangan calon Harry Marbun – Momento Sihombing, secara kasat mata dan kalkulasi diatas kertas sementara waktu, sulit diprediksi akan unggul, karena pasangan ini akan bertarung habis-habisan dan anarkis pun akan terjadi dengan pasangan calon Dosmar Banjar Nahor – Saut Simamora.

Pasangan Dosmar – Saut dengan pasangan Harry Marbun – Momento Sihombing sejak dari proses penjaringan partai telah terjadi persaingan, baik diantara tim maupun individu calon yang relatif mempunyai irisan pendukung yang sama diantara mereka, dalam hal ini calon pemilih/pendukung Dosmar Banjar Nahor- Saut Simamora juga menjadi calon pemilih Harry Marbun – Momento Sihombing. Dengan demikian, kemungkinan yang akan unggul dalam Pilkada Humbang Hasundutan tahun 2015 dengan komposisi pasangan calon yang ada saat ini adalah antara Pasangan calon Palbet Siboro – Henri Shombing dengan pasangan Marganti Manullang – Ramses Purba dari calon indpenden.
Jika Pilkada Humbang Hasundutan tetap dipaksakan dengan menjadikan pasangan calon Palbet Siboro – Henri Sihombing dan Harry Marbun – Momento Sihombing, akan menambah wajah buram dan kelamnya sekaligus menjadi kemunduran dalam proses demokrasi di Indonesia, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap Penyelenggara Pemilu (KPU/KPUD Provinsi/Kotaelit dan Panwasli/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Pusat), terhadap Partai Politik, dan lembaga Peradilan, dan yang paling bahyanya mengakibakan ketidak pastian hukum dimasyarakat.
Rakyat akan berfikir prakmatis dan menguatkan keyakinan dimasyarakat bahwa penyelenggara Pilkada dan penegak hukum sama-sama buruk dan jelek. Dimasa mendatang, seseorang akan akan berfikir singkat, bahwa mau menjadi calon Gubernur, Bupati dan Walikota tidak perlu lagi capek-capek bersusah payah untuk mendapat dukungan dari partai mapun dapat dukungan dari masyarakat melalui bukti dukungan foto copy KTP, akan tetapi seseorang cukup bersengketa di Pengadilan Tinggi TUN untuk meraih kemenangan dengan berbagai macam cara untuk bisa ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi TUN menjadi peserta Pilkada disuatu daerah.
Setelah mengurai akar permasalahan Pilkada di Humbang Hasundutan secara sepintas terurai diatas, seyogianya PKPU Nomor 12 Tahun 2015 patut diuji keberadaannya untuk diuji dengan cara mengajukan gugatan pembatalan ke Mahkamah Agung, seraya menunda Pelaksanaan Pilkada di Humbang Hasundutan hingga tahun 2017.
Langkah menunda Pilkada di Humbang Hasundutan hingga tahun 2017 dan menguji PKPU nomor 12 Tahun 2015 ke Mahkamah Agung jauh lebih terhormat demi mencapai adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan Pilkada Humbang Hasundutan, masyarakat tidak dibodohi, dan untuk menyelematkan dan menjungjung tinggi semangat demokrasi Pilkada itu sendiri, jika tidak, maka sebaliknya akan terjadi yaitu preseden buruk dalam pelaksanaan Pilkada dan siapapun yang akan terpilih tetap cacat hukum.
Hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk mendukung gagasan penundaan ini, terwujudnya rasa keadilan bagi semu pasangan calon dalam berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama dalam mendapatkan hak-hak sebagai pasangan calon bupati humbang hasundutan, seperti waktu kampanye, alat peraga dan demi waktu pengadaan logistik kertas suara, kotak suara, dan distribusi logistik Pilkada itu sendiri dengan waktu yang tersedia saat ini tidak memungkinkan untuk menjalankan tahapan pilkada sebagaimana mestinya karena telah berkali-kali dilakukan perubahan yang belum disosialisasikan kepada peserta dan kepada masyarakat, hal tersebut berpotensi untuk terjadinya kecurangan. (Kontra)