Saturday , 19 September 2020
Home / Nasional / Alex Noerdin Dilaporkan ke Polda Sumsel Terkait Kasus Tanah

Alex Noerdin Dilaporkan ke Polda Sumsel Terkait Kasus Tanah

frekuensimedia.com – Palembang, Diduga karena telah melakukan penguasaan tanah tanpa hak yang luasnya kurang lebih mencapai satu hektar dan bernilai Rp 10, Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin akhirnya dilaporkan ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumsel, Selasa (3/11) sekitar pukul 15.00.
Kepada petugas, Emil Zulfan selaku kuasa hukum pemilik tanah, Syahril Bulhasan mengatakan, tanah yang diduga dicaplok tersebut berada di Jalan Gubernur HA Bastari Jakabaring Palembang tepatnya lahan untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang.
Dan sebenarnya, kasusnya itu masih dalam pemeriksaan alat bukti di Pengadilan Negeri Palembang yang diperkarakan kliennya. Namun tiga minggu yang lalu, tanah tersebut sudah dilakukan pemagaran oleh Satpol PP dan sejumlah anggota polisi atas perintah Alex Noerdin.

“Tanah itu statusnya masih quo, masih proses perdata di PN. Tapi, sudah dikuasai Gubernur Sumsel, Alex Noerdin tanpa sepengetahuan dan seizin klien saya,” jelasnya.
Menurut Emil Zulfan, tanah tersebut secara sah milik kliennya yang didapat dari tanah warisan orangtua sejak tahun 1980. Dan hal itu dibuktikan dengan adanya surat berdasarkan surat pelepasan hak yang ditandatangani Camat setempat.“Bukti kuat ada, tapi Gubernur Sumsel sewenang-wenang dan tegas mengambilnya,” terangnya.
Dari fakta persidangan perdata di PN Palembang yang sedang berlangsung, masih dikatakan Emil Zulfan, sejumlah saksi yang dihadirkan pihak Gubernur Sumsel, mulai dari pejabat, anggota Pol PP, hingga polisi memberikan keterangan bahwa pemagaran tersebut atas perintah Alex Noerdin.”Mereka bilang, memang atas perintah Alex Noerdin. Jadi, Alex Noerdin yang kami laporkan,” ungkapnya.
Emil Zulfan juga mengatakan, beberapa waktu yang lalu, Alex Noerdin hanya membayar ganti rugi seluas 667 meter persegi, sementara sisanya kurang lebih seluas 9.000 meter persegi hingga kini tidak dibayarkan. Dan ironisnya lagi, terdapat perbedaan keterangan dari pihak Pemprov Sumsel terkait proses pelunasan ganti rugi tanah milik kliennya.
“Sekda Sumsel, Mukti Sulaiman melalui suratnya menyatakan sisa tanah itu telah dibayar lunas dengan orang bernama Madani atau M Basir. Sedangkan, menurut Kepala Biro Aset Pemprov Sumsel, Laonma Pl Tobing, sisa tanah milik kliennya persil nomor 155 itu belum dibayar lunas sampai sekarang,” tuturnya.

Sementara itu, Karo Humas dan Protokol Setda Sumsel, Erdian saat dikonfirmasi melalui telepon mengtakan, warga berhak mengajukan laporan ke polisi terhadap kasus itu.“Itu hak warga, kita serahkan ke polisi untuk memprosesnya sesuai hukum yang berlaku,” ungkapnya.
Sementara itu, Dir Krimum Polda Sumsel, Kombes Pol Sumarso saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya belum mengatahui adanya laporan dengan nomor laporan LPP/818/XI/2015/SPKT tersebut.“Laporan itu belum sampai ke saya. Tapi kalau benar adanya maka akan kita pelajari dulu apa kasusnya,” ungkapnya.(Kontra)